HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali melanjutkan program subsidi layanan angkutan penyeberangan perintis. Pada Semester II Tahun Anggaran 2026, terdapat enam paket layanan yang akan dilaksanakan untuk sejumlah lintasan penyeberangan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPTD Kelas II Sulsel, Andy Sanjaya, mengatakan layanan tersebut merupakan bagian dari program subsidi operasional kapal penyeberangan perintis untuk periode Juli hingga Agustus 2026.
Berdasarkan data BPTD Kelas II Sulsel, enam paket pekerjaan layanan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan perintis tersebut meliputi sejumlah rute strategis di wilayah kepulauan Sulawesi Selatan.
Paket pertama mencakup lintasan Bira–Jampea, Jampea–Labuan Bajo, dan Jampea–Marapokot yang dilayani oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Selayar.
Paket kedua meliputi rute Bira–Pattumbukan, Pattumbukan–Kayuadi, Kayuadi–Jinato, Jinato–Jampea, Jampea–Bonerate, hingga Bonerate–Kalaotoa. Layanan ini juga disediakan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Selayar.
Selanjutnya, paket ketiga mencakup lintasan Bira–Sikeli dan Sikeli–Kasipute dengan operator yang sama. Paket keempat melayani rute Soroako–Nuha, sedangkan paket kelima untuk lintasan Timampu–Tokalimbo, yang seluruhnya disediakan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Selayar.
Sementara paket keenam mencakup layanan penyeberangan lintasan Maccini Baji–Pulau Sabutung dan Maccini Baji–Pulau Balang Lompo yang disediakan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bajoe.
Andy menjelaskan, keenam lintasan tersebut baru diprioritaskan untuk periode Juli–Agustus 2026 karena keterbatasan anggaran. Untuk layanan September hingga Desember, pihaknya akan mengusulkan tambahan anggaran.
“Untuk pelayanan periode September hingga Desember, kita akan mengusulkan tambahan anggaran,” ujar Andy, saat ditemui di Kantor BPTD Kelas II Sulsel, Senin, 20 Juli.
Total anggaran yang dialokasikan untuk enam lintasan tersebut mencapai Rp6,519 miliar. Anggaran tersebut dibagi berdasarkan nilai kontrak masing-masing layanan.
Kontrak layanan telah berjalan sejak Juli 2026. Namun, pembayaran belum dilakukan karena mekanisme subsidi dilakukan setelah layanan diberikan. Operator terlebih dahulu menjalankan pelayanan, kemudian pembayaran dilakukan setelah proses verifikasi pada Agustus.
Andy menegaskan, realisasi anggaran subsidi penyeberangan tidak dapat disamakan dengan pekerjaan fisik. Sebab, nilai kontrak dalam program subsidi tidak selalu sama dengan nilai pembayaran akhir.
“Misalnya nilai kontrak Rp7,054 miliar, belum tentu seluruhnya terealisasi. Pembayaran berdasarkan komponen subsidi yang dihitung dari tingkat keterisian penumpang atau load factor,” jelasnya.
Ia menjelaskan, apabila target load factor yang menjadi dasar perhitungan mencapai 70 persen, tetapi realisasi penumpang hanya 50 persen, maka pemerintah hanya membayarkan subsidi sesuai kebutuhan agar layanan tetap berjalan.
Dengan demikian, anggaran subsidi yang disiapkan tidak otomatis seluruhnya digunakan. Pembayaran dilakukan berdasarkan hasil perhitungan komponen biaya operasional yang telah ditetapkan.
Pada Semester I Tahun Anggaran 2026, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan BPTD Kelas II Sulsel telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp17,7 miliar untuk subsidi layanan kapal penyeberangan pada 15 rute.
Rute tersebut dilayani oleh sejumlah kapal, yakni KMP Arwana yang melayani Pangkajene–Pulau Sabutung dan Pangkajene–Pulau Balang Lompo. KMP Bontoharu melayani lintasan Bira–Sikeli dan Sikeli–Kasipute.
Selain itu, KMP Opudi melayani rute Soroako–Nuha, KMP Pangkilang melayani Timampu–Tokalimbo, KMP Takabonerate melayani sejumlah lintasan di wilayah Kepulauan Selayar mulai dari Bira–Pattumbukan hingga Bonerate–Kalaotoa.
Sementara KMP Sangke Palangga melayani rute Bira–Jampea, Jampea–Labuan Bajo, dan Jampea–Marapokot.
Program subsidi tersebut diharapkan dapat menjaga konektivitas antarwilayah, khususnya bagi masyarakat di daerah kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut. (uca)
