Bisnis.com, PADANG - Pengamat sekaligus guru besar ekonomi Universitas Andalas Prof. Syafruddin Karimi mengatakan ada sejumlah catatan untuk kebijakan ekspor satu pintu yang bisa dipahami pemerintah.
Dalam jangka pendek, kata dia, pemerintah harus menunda monopoli penuh sampai aturan harga, kontrak, margin, pembiayaan, logistik, dan mekanisme sengketa selesai.
"Jadi, pemerintah perlu memulai dengan registrasi transaksi, integrasi data pabean dan perbankan, harga referensi, pelacakan devisa, audit transaksi afiliasi, serta proyek percontohan pada satu atau dua komoditas," katanya, Selasa (21/7/2026).
Dia menyarankan agar kontrak yang telah berjalan harus dilindungi, dan produsen perlu tetap berhubungan dengan buyer, sedangkan BUMN berfungsi sebagai agregator, penyedia jaminan, dan pengawas transaksi.
Dia meminta agar pemerintah juga harus mengantisipasi tekanan eksternal karena surplus perdagangan Januari–Mei 2026 hanya US4,03 miliar atau turun dari US15,38 miliar setahun sebelumnya, sementara Mei 2026 mencatat defisit US$1,61 miliar akibat lonjakan impor migas.
Kemudian dalam jangka panjang, Indonesia perlu membangun bursa komoditas yang kredibel, kontrak berjangka, sistem resi gudang, laboratorium mutu, pembiayaan ekspor, merek nasional, industri hilir, dan diplomasi pasar.
Baca Juga
- Ekspor Satu Pintu Berlaku September 2026, Pengamat Soroti Risiko Monopoli BUMN
- Nasib Komoditas Gambir Saat Ekspor Satu Pintu Berlaku
- Prabowo Ungkap Perjalanan Lahirnya Ekspor Satu Pintu untuk Cegah Kebocoran Devisa
Selanjutnya penelitian 2010–2026 menunjukkan pertumbuhan ekspor yang melampaui impor berkaitan positif dengan pertumbuhan cadangan devisa, tetapi surplus saja tidak cukup karena arus modal, pembayaran utang, intervensi, dan repatriasi devisa ikut menentukan.
"Harapan utama kebijakan ini harus jelas, negara memperoleh data dan penerimaan yang lebih baik, produsen menerima harga yang lebih adil, daerah memperoleh nilai tambah, dan pembeli global tetap mendapatkan pasokan yang cepat serta pasti," sebutnya.
Syafruddin juga melihat pada pengalaman negara lain, juga pernah menerapkan model single desk atau state trading enterprise, seperti yang akan diberlakukan secara penuh pada Septembar 2026 mendatang.
Dimana Canadian Wheat Board menjadi satu-satunya saluran legal pemasaran gandum dan jelai dari wilayah produsen Kanada Barat sebelum kewenangan monopolinya berakhir pada 2012.
Selain itu, New Zealand Dairy Board mengendalikan ekspor produk susu sejak 1923 sampai 2001, lalu dilebur bersama koperasi besar ke dalam Fonterra, regulasi berikutnya tetap membuka jalan keluar-masuk peternak dan pasokan bagi pesaing untuk mengurangi dampak antipersaingan.
Lalu, Ghana memakai COCOBOD untuk membeli, menetapkan harga produsen, dan memasarkan kakao, tetapi sistem tersebut terus dikritik ketika harga internasional tinggi tidak cepat diteruskan kepada petani.
Nigeria juga pernah menggunakan marketing board kelapa sawit untuk stabilisasi harga dan pembiayaan pembangunan, tetapi lembaga itu dikritik karena menahan harga produsen guna mengumpulkan surplus.
"Jadi, pengalaman internasional menunjukkan badan tunggal dapat membantu standardisasi, penggabungan volume, dan stabilisasi," jelasnya.
Dikatakannya pengalaman yang sama memperlihatkan risiko monopsoni, politisasi harga, inefisiensi, dan pengambilan surplus petani.
"Indonesia perlu belajar dari kedua sisi, bukan hanya dari keberhasilan awalnya," tutup Syafruddin.
