JAKARTA, DISWAY.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung segera menuntaskan tuntutan gaji ke-13 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang bertugas di Dinas Kesehatan (Dinkes).
Pramono menjelaskan, untuk mencairkan gaji ke-13 PPPK Paruh Waktu perlu payung hukum atau aturan yang jelas dari Pemerintah Pusat.
Menurut Pramono, Pemprov DKI Jakarta saat ini telah mendapat kejelasan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terkait pencairan gaji ke-13 tersebut.
BACA JUGA:Pramono Segera Bangun Gedung SDN Kebayoran yang 2 Tahun Telantar
"Kalau Pemerintah Jakarta sendiri selama peraturannya tegas jelas, tentunya kami akan segera selesaikan. Dan untuk Jakarta Alhamdulillah sudah mendapatkan keputusan dari Kementerian PAN-RB," kata Pramono di Jakarta Selatan pada Selasa, 21 Juli 2026.
Adapun puluhan PPPK Paruh Waktu dari Dinkes DKI Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta pada Selasa, 21 Juni 2026.
Mereka menuntut Pemprov DKI Jakarta mencairkan gaji ke-13 serta persamaan hak dengan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Selain itu, mereka juga menuntut Pemprov DKI Jakarta agar mendaftarkan PPPK Paruh Waktu sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Pantauan di lokasi, puluhan PPPK Paruh Waktu tiba di depan Balai Kota sekira pukul 14.30 WIB.
Mereka tampak kompak mengenakan pakaian hitam putih serta memakai masker.
Salah satu peserta aksi yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, dirinya sudah sejak awal tahun diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu dari yang sebelumnya tenaga honorer.
BACA JUGA:Dasco Izinkan Komisi III Bahas RUU Perampasan Aset saat Masa Reses
Setiap bulannya PPPK Paruh Waktu menerima gaji pokok sekitar Rp4 juta. Jika ditambah dengan tunjangan kinerja, total upah yang diterima sekitar Rp7 juta.
"Take home pay sebulan Rp7 jutaan lah," kata pria yang bertugas di layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) tersebut.
Dia mengatakan dirinya nekat mengikuti aksi unjuk rasa di Balai Kota karena sudah tidak memiliki tempat untuk mengadu.
- 1
- 2
- »
