Pemerintah akan menerbitkan surat utang berdenominasi renminbi atau Panda Bond untuk pertama kalinya pada 23 Juli 2026.
Dalam penerbitan perdana ini, pemerintah membidik penghimpunan dana sebesar 1 miliar dolar AS sebagai langkah awal memasuki pasar obligasi China.
Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan mengatakan nilai penerbitan sengaja dibatasi meski potensi permintaan dari investor diperkirakan cukup besar.
Menurutnya, pemerintah ingin terlebih dahulu menguji respons pasar sebelum mempertimbangkan penerbitan lanjutan.
“Karena ini merupakan pasar baru, kami akan menjajakinya terlebih dahulu. Walaupun permintaannya mungkin sangat besar, penerbitan tahap pertama kami batasi sebesar 1 miliar dolar AS. Jika diperlukan, beberapa bulan kemudian kami dapat melakukan penerbitan kembali dengan nilai yang lebih besar,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juli 2026 di Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Dalam proses penerbitan tersebut, Bank of China (BOC) ditunjuk sebagai lead underwriter sekaligus lead bookrunner.
Sementara Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), CITIC, China International Capital Corporation (CICC), dan DBS Bank China bertindak sebagai joint lead underwriters dan joint bookrunners.
Adapun Agricultural Bank of China (ABC), China Construction Bank (CCB), dan CEXIM dipercaya sebagai co-managers.
Purbaya juga mengungkapkan bahwa Panda Bond Indonesia telah memperoleh peringkat tertinggi, yakni AAA dengan outlook stabil (AAA/Stable), dari China Lianhe Rating Co., Ltd. pada 1 Juli 2026.
Penilaian tersebut mencerminkan keyakinan terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban pembayaran utang.
“Dasar pertimbangannya adalah ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di atas 6 persen, fundamental ekonomi yang solid, posisi sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, serta ketahanan terhadap guncangan eksternal,” kata Purbaya.
Selain prospek pertumbuhan ekonomi, lembaga pemeringkat juga mempertimbangkan kondisi utang luar negeri Indonesia yang relatif rendah, didukung kapasitas pembayaran yang kuat serta cadangan devisa yang memadai.
“Lembaga pemeringkat tersebut juga menilai rasio utang pemerintah Indonesia sekitar 40 persen terhadap PDB, yang masih tergolong rendah,” ujar Purbaya.
Pemerintah berharap penerbitan Panda Bond dapat memperluas basis investor sekaligus menjadi alternatif sumber pembiayaan APBN melalui pasar keuangan internasional.(faz/ipg)
