Pemerintah menargetkan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) mulai beroperasi tahun ini walau aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP) masih disusun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah menargetkan seluruh aturan pelaksana rampung dalam waktu 6 bulan. Setelah itu, operasional PFII diharapkan segera dimulai untuk merespons tingginya ketidakpastian global yang mendorong kebutuhan terhadap pusat keuangan internasional.
“Kita harapkan peraturan pelaksana [selesai] 6 bulan,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (21/7).
“Operasinya kita harap secepatnya. Kita bisa usahakan tahun ini. Kenapa? Karena ini kan uncertainty-nya lebih tinggi. Di situlah demand untuk pusat finansial meningkat,” tambahnya.
Terkait pendanaan PFII, Purbaya menegaskan sumber utama pembiayaan bukan berasal dari APBN. Menurutnya investor, termasuk Danantara, akan menjadi pihak yang menyediakan pendanaan awal untuk membangun kawasan tersebut.
“Danantara cukup besar uangnya, bukan APBN,” kata Purbaya.
Meski demikian, kata Purbaya, APBN tetap disiapkan sebagai mekanisme cadangan apabila pada tahap awal operasional terdapat kebutuhan pendanaan tertentu. Misalnya untuk membayar gaji pegawai dalam jangka waktu sementara.
“Tapi in case mereka kekurangan uang untuk membayar gaji-gajinya bisa ditutup oleh APBN untuk sementara dalam jangka waktu tertentu. Jadi nggak semuanya APBN terus, jadi special case,” ucapnya.
Namun Purbaya belum bersedia mengungkap besaran dana yang kemungkinan disiapkan pemerintah untuk skema tersebut.
Saat ditanya apakah APBN akan berfungsi sebagai shock absorber apabila terjadi kendala pendanaan, Purbaya membenarkan skema tersebut. Tetapi ia menilai peluang penggunaannya relatif kecil karena dukungan modal dari Danantara dinilai sudah memadai.
“[APBN] untuk pendanaan pertama iya. Tapi saya antisipasi nggak besar-besar amat, karena yang digelontorkan oleh Danantara menurut saya lebih dari cukup. Ini untuk jaga-jaga saja,” tuturnya.
