REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penguatan tata kelola Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Sabang. Transformasi kelembagaan juga dipandang dapat meningkatkan daya tarik investasi sekaligus memperkuat posisi Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
Anggota Komisi VI DPR RI Doni Akbar mengatakan, transformasi BPKS perlu difokuskan pada tata kelola kelembagaan yang lebih profesional, transparan, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi global. Menurut dia, langkah tersebut menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kepercayaan investor sekaligus mempercepat pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang.
Baca Juga
Sensus Ekonomi 2026 di Jateng Melampaui Target Awal, BPS Optimistis Capai 100 Persen
ZISWAF: Bukan Sekedar Filantropi, Tapi Mesin Ekonomi Umat yang Terlupakan
Regulasi Ekonomi Syariah: Mengejar Laju Fintech, Menjawab Generasi Digital
“Langkah tersebut menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kepercayaan investor sekaligus mempercepat pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang,” kata Doni dalam keterangannya, Selasa (21/7/2026).
Doni menilai Sabang memiliki posisi strategis dalam geopolitik lokal maupun internasional. Dengan posisi tersebut, BPKS perlu terus bertransformasi agar mampu menjadi lembaga yang profesional, kompetitif, dan menarik investasi berkualitas.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Menurut Doni, tata kelola yang baik akan mengoptimalkan potensi Sabang melalui pengembangan sektor maritim, perdagangan, logistik, pariwisata, perikanan, dan kelautan. Posisi geografis Sabang juga dinilai dapat mendukung pengembangan kawasan sebagai pusat logistik internasional.
“Transformasi BPKS tidak hanya berorientasi pada perbaikan kelembagaan, tetapi juga diarahkan untuk mengoptimalkan potensi Sabang sebagai pusat perdagangan, logistik, pariwisata, perikanan, kelautan, ekonomi maritim dan pelabuhan internasional. Potensi tersebut jika dikembangkan niscaya menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.
Keberhasilan transformasi BPKS, menurut Doni, membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Ia mengatakan, DPR siap mendukung strategi pengembangan kawasan selama memiliki program yang jelas dan terukur.
“Saya cukup optimistis BPKS dapat berkembang menjadi kawasan ekonomi yang semakin maju, mampu menarik investasi, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ucap Doni.
