jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menyetujui penambahan anggaran untuk layanan kapal perintis guna memastikan mobilitas masyarakat di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) tetap berjalan.
Salah satu poin utamanya, pengucuran dana sebesar Rp 139 miliar untuk PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).
BACA JUGA: Sampaikan Keprihatinan, ASDP Fokus Pemulihan & Pendampingan Korban KMP Aceh Hebat 2
Kabar baik itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, seusai melakukan rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI dan Komisi V di kompleks parlemen.
Rapat tersebut membahas solusi atas kendala anggaran yang sempat menghambat operasional kapal perintis di beberapa wilayah, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT).
BACA JUGA: Angkutan Lebaran 2026 Berjalan Baik, Menhub Apresiasi Kinerja ASDP
Prasetyo mengungkapkan ASDP membutuhkan tambahan dana sebesar Rp139 miliar, untuk memulihkan operasionalnya yang sempat dijadwalkan disetop pada Julo 2026.
Sementara itu, untuk PT. Pelni (Persero), pemerintah juga telah memberikan lampu hijau untuk penambahan dana operasional.
BACA JUGA: Anggaran Kapal Perintis NTT Disetop, Ancaman Inflasi Daerah Mengintai
"Tadi disampaikan kebutuhan sekitar Rp 139 miliar untuk di ASDP dan kurang lebih Rp 70 miliar sekian untuk yang di Pelni," kata Prasetyo.
"Tadi langsung kami bersama-sama memberikan persetujuan untuk dua hal yang tersebut ya," imbuhnya.
Dia menekankan angka tersebut langsung disanggupi oleh Menteri Keuangan lantaran masalah ini menyangkut pelayanan publik yang sangat krusial.
Pemenuhan anggaran ini bukan sekadar soal nominal, melainkan bentuk atensi utama pemerintah pusat terhadap daerah perintis.
Selain sektor laut, rapat tersebut juga membahas kendala yang dihadapi oleh DAMRI pada sektor transportasi darat.
Meski memiliki permasalahan serupa, DAMRI disebut tidak memerlukan tambahan anggaran secara spesifik, melainkan perbaikan pada skema pendanaan.
Lebih lanjut, Prasetyo menyebutkan adanya permohonan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian Perhubungan.
Sisa tahun anggaran berjalan pada semester kedua tahun 2024, angka ABT yang diajukan cukup signifikan.
“Kurang lebih kalau saya tidak salah ya tadi di sekitar Rp 2,3 triliun atau 2,4 triliun gitu,” katanya.
Bersamaan dengan itu, Prasetyo memberikan penegasan mengenai status operasional layanan perintis di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dia memastikan aktivitas penyeberangan sudah kembali normal untuk melayani kebutuhan mobilitas warga.
“Alhamdulillah sudah,” jawab Prasetyo singkat. (rom/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenhub Siapkan Kapal Perintis Dukung Kepulangan Santri Situbondo saat Libur Lebaran
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Romaida Uswatun Hasanah
