jpnn.com, JAKARTA - Kementerian PPN/Bappenas, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, serta kementerian/lembaga terkait didukung GIZ Indonesia dan ASEAN, dan Yayasan Konservasi Indonesia berkolaborasi menyusun empat Dokumen Status Keanekaragaman Hayati Bali–Nusa Tenggara, Jawa, Maluku, dan Papua yang dibahas dalam taklimat media di Jakarta pada Jumat (17/7) pekan lalu.
Penyusunan dokumen itu untuk memperkuat penyediaan data dan informasi ilmiah keanekaragaman hayati sebagai landasan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy).
BACA JUGA: Kepala Bappenas Minta Polri Manfaatkan AI dalam Penyelidikan Kasus
Keempat dokumen tersebut yaitu Dokumen Pendukung IBSAP 2025–2045 yang menyajikan potret ilmiah terkini mengenai karakteristik, potensi, kondisi, tekanan, serta tantangan pengelolaan keanekaragaman hayati dengan mendokumentasikan kekayaan keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem, spesies, dan genetik pada masing-masing wilayah.
"Pemerintah telah memprioritaskan pengelolaan keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem, spesies, dan genetik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 melalui Asta Cita 2 Ekonomi Hijau. Komitmen ini diperkuat dengan disusunnya Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045 pada 2024 lalu, sebagai kompas pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia," ungkap Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Nizhar Marizi.
BACA JUGA: BiodiverCity, Cara Kreatif Mengenalkan Keanekaragaman Hayati di Tengah Kota Bandung
Peluncuran dokumen ini menjadi semakin penting mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, sekaligus memiliki tanggung jawab untuk memastikan warisan alam ini tetap terjaga bagi generasi mendatang. Ketersediaan data dan informasi ilmiah yang mutakhir menjadi fondasi penting untuk memastikan warisan keanekaragaman hayati Indonesia dapat dikelola secara berkelanjutan dan terus menjadi modal pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Keanekaragaman hayati merupakan modal pembangunan nasional (national capital) yang memiliki nilai sosial, ekonomi, dan ekologi yang sangat tinggi sehingga harus dijaga secara seimbang. Pengawalan keanekaragaman hayati harus memiliki basis scientific dan dibangun dengan integritas yang tinggi. Status keanekaragaman hayati ini hadir sebagai basis ilmiah yang menjadi potret kondisi keanekaragaman hayati Indonesia sekaligus rujukan dalam tata kelola,” ujar Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH Inge Retnowati.
BACA JUGA: Pertamina Patra Niaga Komitmen Menjaga Keanekaragaman Hayati Lewat Flogacy
Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati dengan lebih dari 1,5 juta spesies dan lebih dari 30 persennya merupakan spesies endemik.
Namun, masih banyak spesies yang belum teridentifikasi dan harus digali melalui riset dan eksplorasi.
“Dokumen ini diharapkan menjadi rujukan ilmiah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong kebijakan pembangunan yang selaras dengan upaya konservasi, dengan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai landasan dan kolaborasi sebagai kekuatan untuk menjaga kekayaan hayati Indonesia serta memastikan manfaatnya bagi generasi kini dan mendatang,” jelas Kepala Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional Andes Hamuraby Rozak.
Kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia tercermin di lebih dari 12.800 jenis flora dengan 601 spesies endemik di Jawa, 3.459 jenis flora dengan endemisitas 55 persen di Bali–Nusa Tenggara, 4.383 jenis flora di Maluku, hingga sekitar 8.000 jenis flora dengan endemisitas 58 persen di Papua.
Melalui pendekatan whole of government dan whole of society, ketersediaan data dan informasi keanekaragaman hayati yang mutakhir menjadi fondasi penting bagi pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy) dan penguatan sinergi lintas pemangku kepentingan.
Dengan mengetahui dan memahami kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki, Indonesia dapat menentukan langkah yang lebih tepat untuk melindungi dan melestarikan, memanfaatkan secara berkelanjutan, sekaligus membangun dasar bagi penilaian nilai ekonomi keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem sebagai modal pembangunan nasional.
“Penyusunan keempat dokumen ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah. Prosesnya juga melibatkan akademisi, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat lokal melalui berbagai forum diskusi dan konsultasi publik. Dokumen ini mengakomodasi berbagai perspektif dan sumber data yang tersedia, serta diharapkan menjadi referensi bersama bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan,” tutur Direktur Nizhar.
Hal senada disampaikan Commission Manager of the Climate and Biodiversity Hub at GIZ Indonesia & ASEAN, Karin Allgoewer.
Karin mengatakan kerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas bersama BRIN, Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, beserta sejumlah kementerian dan lembaga riset memastikan rencana strategis nasional, terutama Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP) 2025–2045, selaras dengan perencanaan pembangunan nasional.
"Kami memiliki keyakinan kuat bahwa Strategi dan Rencana Aksi yang kokoh harus didasarkan pada data sebagaimana tersaji dalam empat Laporan Status Keanekaragaman Hayati ini. Dari sini, kita bisa melihat kekayaan hayati apa yang kita miliki, apa yang berisiko hilang, dan di mana kita harus bertindak untuk melindungi kekayaan kita tersebut," ujar Karin Allgoewer.
Peluncuran resmi Dokumen Status Keanekaragaman Hayati Bali–Nusa Tenggara, Jawa, Maluku, dan Papua pada 21 Juli 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga warisan keanekaragaman hayati Indonesia.
Selain itu, kegiatan itu diharapkan mendorong pemanfaatannya secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
