Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) menekankan akan terus mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) di wilayah terdampak bencana Sumatera dengan menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), PLN, dan kementerian/lembaga lainnya.
Rehabilitasi-rekonstruksi berlangsung 3 tahun, yakni 2026, 2027, hingga 2028 dengan total anggaran Rp 100,1 triliun. Salah satu fokus utama saat ini adalah membangun hunian tetap. Kasatgas PRR sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan perlunya mempercepat pembangunan huntap demi kenyamanan masyarakat yang kini masih tinggal di hunian sementara (huntara).
“Kita tidak ingin masyarakat terlalu lama di huntara. Mereka butuh kepastian. Namun, membangun pun tidak bisa instan dalam satu tahun ini. Sekarang bulan Juli, sehingga target huntap itu terbangun pada 2026 dan 2027 – selama dua tahun,” jelas Tito dalam rapat koordinasi percepatan pembangunan hunian tetap di wilayah terdampak bencana Sumatera yang berlangsung hybrid dari Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Maruarar menjelaskan, sekitar 500 huntap telah selesai dibangun hasil dari gotong royong lembaga. Sementara itu, pemerintah tengah menyiapkan pembangunan 7.952 unit huntap kompleks dengan anggaran Rp 2,2 triliun yang akan dibangun di 54 titik di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Kita sudah melaporkan kepada Pak Mendagri, yang pertama proses tender sudah berjalan. Dan nanti yang dalam program APBN, (pembangunan huntap) kita mulainya segera bulan September,” ujar Maruarar dalam kesempatan yang sama.
“Begitu data dari huntap, rencana pembangunan 7.952 unit itu titiknya sudah ada semua, nanti data ini kita serahkan ke PLN. Jadi, begitu kerja PKP sudah jalan, pembangunan fisiknya, pembangunan listriknya juga kita harapkan paralel,” jelas Tito.
Selain membangun huntap, pemerintah juga memberi anggaran sebanyak Rp 21,9 triliun kepada Kementerian PU untuk membangun infrastruktur jalan, jembatan, hingga perbaikan sekolah dan perpipaan.
Demi mempercepat rehabilitasi-rekonstruksi, Tito dan Maruarar mendorong pemda untuk menguatkan komunikasi dan kolaborasi agar terlaksana dengan baik. Termasuk juga memastikan lahan huntap clean and clear, baik dari segi hukum maupun risiko rawan bencana.
“Saya berharap tentu harapannya jangan terlalu jauh dari sekolah, pasar, dan sebagainya. Kasihan nanti rakyatnya kalau jauh,” pungkas Maruarar.
