Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan jumlah penerima manfaat sekaligus anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan berkurang setelah proses refocusing dan penyisiran data selesai dilakukan.
Wakil Ketua BGN sekaligus Juru Bicara Agustinus Arumsari mengatakan pihaknya diberi waktu satu bulan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mempertajam tata kelola serta melakukan penyisiran ulang terhadap data penerima manfaat MBG.
“Kami diberi waktu lagi oleh Bapak Presiden untuk mempertajam lagi tata kelolanya, diberi waktu sebulan. Jadi nanti dengan hasil penyisiran lagi dari 62,7 (juta penerima manfaat), itu saya yakin sebenarnya nanti akan otomatis mengikuti,” kata Arumsari dalam konferensi pers di Gedung BGN, Jakarta, Selasa (21/7).
Ia mengatakan jumlah penerima manfaat maupun besaran anggaran masih terus dihitung sehingga angka final belum dapat diumumkan. Namun, ia memastikan keduanya akan mengalami penurunan dibandingkan rencana sebelumnya.
“Yang jelas pasti akan turun. Jadi setelah nanti prosesnya selesai, angkanya tidak akan 268 (triliun rupiah) lagi. Tapi tunggu sampai benar-benar final,” ujarnya.
Arumsari menjelaskan, pengurangan tersebut bukan semata-mata untuk menghemat anggaran, melainkan hasil dari pembenahan data agar program tepat sasaran.
Ia mencontohkan, dalam proses penyisiran data BGN menemukan adanya sekolah yang dilayani oleh dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Temuan semacam itu dinilai berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran.
“Kalau ketemu nanti yang begitu, otomatis penerima manfaatnya juga berarti ada yang kemungkinan kemarin terbuang, karena sebenarnya harusnya enggak segitu. Karena Dapodik sebenarnya memang enggak segitu jumlahnya,” kata Arumsari.
Karena itu, Presiden Prabowo Subianto meminta agar tidak lagi mengejar target jumlah penerima manfaat, melainkan lebih mengutamakan kualitas pelaksanaan program.
“Beliau (Presiden) tidak lagi menargetkan angka tertentu, tapi perbaiki kualitas. Benar-benar memang yang tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah mengatakan anggaran MBG 2026 sementara telah turun dari Rp 268 triliun menjadi Rp 229 triliun sebagai bagian dari efisiensi anggaran. Namun, angka tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi berubah setelah refocusing selesai dilakukan.
“Untuk sementara 2026 ini kita juga sudah ada efisiensi anggaran. Dari Rp268 triliun itu menjadi Rp229 triliun sementara. Tapi itu sebelum dilakukan penyisiran ulang, refocusing penerima manfaat, dan juga perubahan tata kelola,” kata Lili.
Menurut dia, BGN masih mengevaluasi berbagai aspek agar anggaran negara dapat digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Hal-hal apa saja yang nantinya akan berpengaruh agar APBN ini bisa kita laksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel tentunya,” ujarnya.
Arumsari menambahkan hasil refocusing tersebut nantinya akan dibahas bersama Kementerian Keuangan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pangan. Angka final penerima manfaat maupun anggaran MBG akan diumumkan setelah mendapat persetujuan Presiden.
“Nanti finalnya ya yang disampaikan oleh Pak Presiden, didengarkan saja waktu Nota Keuangan,” kata Arumsari.
