HARIAN.FAJAR.CO.ID, GOWA – Politisi PAN Sulsel Jabal Nur berharap agar DPRD Gowa menghargai Bupati Gowa.
Hal tersebut diungkapkan Jabal Nur setelah tersebarnya undang Agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gowa terkait penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Diketahui, surat undangan rapat paripurna tersebut tidak mencantumkan Bupati Gowa sebagai pihak yang diundang.
Rapat paripurna tersebut dijadwalkan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gowa pukul 10.00 Wita pada Rabu, 22 Juli 2026.
Jabal menilai absennya nama Bupati Gowa dalam surat undangan dapat menimbulkan persepsi bahwa DPRD berjalan sendiri dalam proses politik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurut Jabal, hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif seharusnya dibangun dalam semangat kemitraan, terutama dalam pembahasan dokumen strategis seperti pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
“DPRD terkesan ingin berjalan sendiri dalam proses politik dan pembangunan di Gowa,” ucapnya pada Selasa, 21 Juli 2026.
Jabal mengingatkan agar DPRD dan bupati harus berjalan bersama demi kepentingan masyarakat.
“Kasihan rakyat Gowa jika DPRD berjalan sendiri sementara bupati juga berjalan sendiri,” kata Jabal.
Ia juga mempertanyakan profesionalisme penyelenggaraan agenda tersebut karena materi yang dibahas merupakan pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan APBD.
“Kalau benar surat undangan itu tidak melibatkan bupati, ini menjadi kesan bahwa DPRD tidak bekerja secara profesional. Apalagi yang dibahas adalah pertanggungjawaban bupati. Semestinya proses ini dilakukan sesuai mekanisme dan menghormati posisi masing-masing lembaga,” ujarnya.
Jabal berharap insiden serupa tidak kembali terjadi karena berpotensi memunculkan polemik yang tidak perlu di tengah masyarakat.
Ia mengingatkan seluruh pihak untuk memahami kewenangan dan fungsi masing-masing serta mengedepankan etika dalam hubungan kelembagaan.
“Lagian Ibu Husniah Talenrang masih Bupati Gowa. Jangan mempertontonkan kepada masyarakat adanya kepentingan kelompok. Yang dibutuhkan masyarakat adalah sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah untuk menjalankan pembangunan,” tegasnya. (ams)
