Pantau - ASEAN akan meninjau secara komprehensif implementasi Konsensus Lima Poin (Five-Point Consensus/5PC) sebagai upaya mempercepat penyelesaian konflik yang terus berlangsung di Myanmar sejak kudeta militer pada 2021.
ASEAN Evaluasi Perkembangan Situasi di MyanmarKeputusan tersebut disampaikan dalam draf komunike yang dirilis di sela Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting/AMM) di Manila pada Selasa (21/7).
Para menteri luar negeri ASEAN menyampaikan "keprihatinan mendalam" atas konflik berkepanjangan dan memburuknya situasi kemanusiaan di Myanmar meski pemerintahan yang didukung militer telah dibentuk pada April 2026.
ASEAN juga tetap memberlakukan kebijakan yang melarang pemimpin dan menteri Myanmar menghadiri KTT ASEAN, sehingga negara tersebut hanya diwakili perwakilan nonpolitik dalam setiap pertemuan.
Menteri Luar Negeri Filipina Maria Theresa Lazaro mengatakan pembahasan selama AMM turut mencakup hasil pertemuan informal antara Menteri Luar Negeri Myanmar dan sejumlah negara anggota ASEAN yang digelar di Thailand pada 12 Juli.
Lazaro juga memberikan pengarahan mengenai komunikasi yang telah dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam krisis Myanmar, termasuk kelompok bersenjata etnis minoritas, sebagai bagian dari penilaian terhadap perkembangan situasi di lapangan.
ASEAN Dorong Myanmar Kembali ke Jalur DialogJuru Bicara Pemerintah Filipina Dominic Xavier Imperial mengatakan ASEAN berharap Myanmar kembali berpartisipasi secara penuh dalam forum kawasan.
"Namun, saat ini, tentu saja, Anda semua menyadari bahwa negara-negara anggota ASEAN masih mencari cara untuk mencapai hal itu," ujarnya.
Konsensus Lima Poin yang disepakati para pemimpin ASEAN pada 2021 memuat sejumlah langkah, di antaranya penghentian segera kekerasan serta pengiriman utusan khusus ASEAN untuk berdialog dengan seluruh pihak yang terlibat.
Selain membahas Myanmar, para menteri luar negeri ASEAN juga mengeluarkan pernyataan mengenai meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran.
"Kami sangat prihatin bahwa perkembangan ini sangat melemahkan upaya yang sedang dilakukan oleh para mediator utama dan mengurangi prospek penyelesaian damai melalui dialog dan diplomasi," demikian pernyataan para menlu ASEAN.
Pertemuan tersebut juga membahas sejumlah isu regional lainnya, termasuk konflik perbatasan Thailand-Kamboja serta perkembangan situasi di Laut China Selatan.
