JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar Ijtima Ulama dalam rangka Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB untuk mengonsolidasikan potensi ekonomi umat berbasis nilai-nilai konstitusi.
Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP PKB Maman Imanulhaq mengatakan, potensi ekonomi keumatan yang amat besar saat ini masih terfragmentasi, sehingga memerlukan integrasi yang lebih solid dan terarah.
"Ijtima Ulama dalam rangka Harlah ke-28 PKB menjadi momentum penting untuk merumuskan konsolidasi ekonomi umat yang berpijak pada dua fondasi konstitusi: Pasal 33 yang meneguhkan ekonomi kerakyatan dan Pasal 29 yang menguatkan dimensi ekonomi keumatan," ujar Maman dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Rabu (22/7/2026).
Baca juga: PKB: Konflik Suku-Agama Berawal dari Persoalan Kemiskinan
Menurut Maman, tantangan utama yang dihadapi umat Islam saat ini bukanlah keterbatasan sumber daya, melainkan belum padunya tata kelola.
Ia menyoroti potensi finansial yang luar biasa besar, seperti dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) senilai kurang lebih Rp180 triliun, hingga potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf) yang diproyeksikan mencapai ratusan hingga ribuan triliun rupiah per tahun.
"Sayangnya, kekuatan besar tersebut belum sepenuhnya terkonsolidasi. Potensi ekonomi umat masih berjalan sendiri-sendiri, sehingga dampaknya terhadap penguatan ekonomi nasional belum optimal," ujar dia.
Baca juga: Guyon Cak Imin Ingin Mundur dari Kapten gara-gara PKB Kalah dari PKS-Golkar
Maman berpendapat, jika dana filantropi dan potensi besar tersebut dapat dikelola secara transparan, profesional, serta produktif, modal keumatan ini bakal menjadi daya dorong kuat untuk mendukung UMKM, ekonomi pesantren, hingga program pengentasan kemiskinan secara nasional.
Melalui Ijtima Ulama Harlah ke-28 PKB, Maman mendorong agar umat Islam tidak hanya menempati posisi sebagai konsumen atau obyek pembangunan belaka, melainkan bertransformasi menjadi pemilik, pengelola, sekaligus penggerak utama rantai ekonomi nasional.
Ia menilai, Nahdlatul Ulama (NU) memiliki modal sosial terbesar di Indonesia dengan ribuan pesantren, jutaan warga, jaringan pendidikan, koperasi, lembaga zakat dan wakaf, badan usaha, serta komunitas santri dan alumni yang tersebar hingga ke tingkat desa.
Baca juga: PKB Imbau Warga NU Pilih Ketum yang Mengayomi, Bukan Mengumbar Konflik
Kendati demikian, ia memahami bahwa tantangan abad kedua NU adalah mentransformasikan modal sosial tersebut menjadi modal ekonomi.
Penguatan koperasi, digitalisasi usaha warga, pengembangan ekonomi pesantren, optimalisasi wakaf produktif, serta integrasi jaringan produksi dan distribusi dinilai harus menjadi agenda strategis.
"Sebagai partai yang lahir dari rahim ulama dan pesantren, PKB memandang bahwa perjuangan ekonomi konstitusi bukan sekadar agenda ekonomi, melainkan bagian dari ikhtiar mewujudkan cita-cita kemerdekaan: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Maman.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
