HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pembangunan Bendungan Jenelata masih terhambat lahan. Penetapan Lokasi (Penlok) bakal diperbaharui.
Proses pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Jenelata masih belum mengalami perubahan signifikan sejak Maret 2026. Hal itu menyusul berakhirnya masa berlaku Penlok pada Februari 2026, sehingga saat ini pemerintah tengah memproses penerbitan Penlok baru.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Heriantono Waluyadi mengatakan, penerbitan Penlok baru saat ini memasuki tahapan persiapan konsultasi publik masyarakat (PKM) oleh Tim Persiapan Penlok yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan.
“Status progres pengadaan tanah masih sama seperti bulan Maret 2026. Karena Penlok berakhir pada Februari 2026. Saat ini proses penerbitan Penlok baru dalam tahapan persiapan PKM oleh Tim Persiapan Penlok sesuai SK Tim Gubernur Sulsel,” ujar Heriantono, Selasa, 21 Juli.
Di sisi lain, progres fisik pembangunan Bendungan Jenelata terus berjalan. Hingga Juli 2026, progres konstruksi telah mencapai 32 persen, dengan pekerjaan utama meliputi pembangunan spillway dan tubuh bendungan.
“Progres konstruksi Bendungan Jenelata saat ini mencapai 32 persen. Bagian konstruksi spillway dan tubuh bendungan,” jelasnya.
Sementara untuk pengadaan tanah, progres pembebasan lahan masih berada di angka 13,87 persen atau sekitar 28,59 persen dari jumlah bidang yang dibutuhkan. Dari total kebutuhan lahan seluas 1.772,28 hektare yang mencakup 2.991 bidang, lahan yang telah dibebaskan mencapai 238,92 hektare atau 855 bidang.
Adapun total anggaran yang telah terserap untuk pembebasan lahan mencapai Rp416,93 miliar. Pada 2026, alokasi anggaran lahan yang tersedia sebesar Rp118 miliar. Hingga tahun ini, sebanyak 57 bidang dengan luas 30,92 hektare telah dibebaskan dengan nilai pembayaran Rp50,64 miliar.
Heriantono menyebut, pembebasan lahan saat ini menjadi salah satu fokus utama agar pembangunan Bendungan Jenelata dapat berjalan sesuai target. Pembebasan lahan diprioritaskan terlebih dahulu untuk kebutuhan area konstruksi, sementara wilayah genangan dilakukan secara bertahap hingga 2028.
Ia berharap dukungan seluruh pihak agar proses pengadaan tanah dan pembangunan Bendungan Jenelata dapat berjalan lancar.
“Sesuai kontrak bahwa Pembangunan Bendungan Jenelata akan selesai tahun 2028. BBWS Pompengan Jeneberang selalu koordinasi dengan instansi terkait untuk penyelesaian konstruksi dan pengadaan tanah Bendungan Jenelata, agar selesai sesuai target di tahun 2028. Mohon dukungan semua pihak untuk penyelesaiannya,” pungkasnya.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel Jufri Rahman menyebut berbagai upaya koordinasi telah dilakukan bersama pemangku kepentingan untuk menyelesaikan persoalan yang muncul di lapangan.
Menurutnya, pemerintah daerah telah menurunkan tim terpadu yang melibatkan jaksa pengacara negara untuk mendampingi proses penyelesaian persoalan lahan. Ia bahkan memimpin langsung rapat koordinasi sebanyak dua kali di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan menghadirkan seluruh pihak terkait.
“Kami sudah turun dengan tim terpadu melibatkan jaksa pengacara negara. Saya memimpin rapatnya dua kali di kantor Kejaksaan Tinggi dan seluruh pemangku kepentingan hadir,” terang Jufri Rahman.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat setempat pada prinsipnya menerima jika lahan yang ditempati dinyatakan sebagai tanah negara. Namun mereka berharap tanaman yang telah mereka tanam selama ini tetap mendapat penggantian.
“Masyarakat di sana sudah ikhlas kalau memang dianggap tanah negara. Tetapi mereka meminta supaya tanaman mereka diganti karena mereka menanam tanaman itu bukan tanpa tenaga dan tanpa biaya. Dan itu sudah disepakati,” jelasnya. (uca)
