HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sulawesi Selatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI bekerja sama dengan Institut Leimena mengadakan lokakarya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam hal Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB). Kegiatan ini merupakan implementasi dari kebijakan pendidikan yang telah diinstruksikan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Nomor 6 tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN).
Kepala BBPMP Provinsi Sulsel, Imran Sinong, menyambut positif kerja sama pelaksanaan Program LKLB di Sulsel yang sejalan dengan partisipasi semesta untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.
“Salah satu prinsip dalam pendidikan adalah partisipasi semesta, sehingga kebijakan atau regulasi tidak bisa jalan sendiri. Literasi Keagamaan Lintas Budaya ini sangat relevan sebagai implementasi dari Budaya Sekolah Aman dan Nyaman,” kata Imran dalam Pembukaan Hybrid Upgrading Workshop (HUW) Literasi Keagamaan Lintas Budaya yang diadakan di Aula BBPMP Provinsi Sulsel, Rabu, 22 Juli.
Lokakarya ini dihadiri juga oleh Plt Kepala Dinas Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Anshar, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulsel, Ali Yafid.
Imran mengatakan BBPMP memiliki tugas penjaminan mutu pendidikan berdasarkan standar pelayanan minimal pendidikan. BBPMP juga melakukan upaya pengembangan model penjaminan mutu, sehingga dalam konteks itu, pelatihan LKLB juga bisa dikembangkan sebagai portfolio bagi para guru.
“Standar pelayanan minimal ini tidak hanya indeks literasi, numerasi, angka partisipasi, dan lainnya, tapi yang menarik juga ada indeks kebhinekaan, indeks inklusivitas, dan indeks keamanan, ini sangat terkait erat dengan LKLB,” lanjut Imran.
Lokakarya LKLB di Makassar dilaksanakan selama empat hari pada 22-25 Juli 2026 diikuti 34 guru lintas agama jenjang SMA dari berbagai wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu kota Makssar, Palopo, Parepare, serta kabupaten seperti Maros, Bone, Jeneponto, Wajo, Gowa, Enrekang, Pinrang, dan Toraja Utara.
Para guru akan dilatih tiga kompetensi LKLB termasuk melakukan dialog lintas agama di rumah ibadah, selanjutnya menyusun rencana pembelajaran atau program sekolah berbasis nilai-nilai LKLB.
Direktur Eksekutif Institut Leimena, Matius Ho, mengatakan Program LKLB telah diluncurkan sejak tahun 2021 berkolaborasi dengan lebih dari 40 lembaga pendidikan dan keagamaan.
Jumlah guru yang telah mengikuti pelatihan Program LKLB di Indonesia sebanyak 11.000 guru dari 38 provinsi, termasuk diantaranya 2.000 guru dari Provinsi Sulawesi Selatan.
“Di awal tahun 2026, kami melakukan audiensi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan Bapak Menteri dan khususnya Pusat Penguatan Karakter, dirasa perlu untuk mengupayakan agar pendekatan LKLB juga dapat mendukung tercapainya Budaya Sekolah Aman dan Nyaman,” kata Matius.
Matius mengatakan guru memiliki peran strategis untuk mendidik generasi muda membangun budaya toleransi, menghormati perbedaan, bahkan lebih dari pada itu, siap bekerja sama dengan orang yang berbeda agama dan latar belakang. Itu sebabnya, Program LKLB sangat relevan sebagai salah satu implementasi BSAN.
Matius menjelaskan tiga kompetensi yang dilatih dalam LKLB adalah, pertama, kompetensi pribadi, yaitu bagaimana seseorang memahami agama sendiri dengan baik dan benar dalam hubungan dengan orang lain. Kedua, kompetensi komparatif, yaitu mengenal agama yang berbeda dari kacamata penganutnya agar mampu berempati. Ketiga, kompetensi komparatif, yaitu kemampuan bekerja sama dengan orang lain yang berbeda.
“Namanya juga beda agama, pasti ada perbedaan yang tidak bisa menjadi sama, bahkan tidak boleh disama-samakan, tapi di situlah kita belajar menghargai perbedaan dan tetap bisa bekerja sama untuk kebaikan bersama,” ujar Matius.
Matius menambahkan Institut Leimena baru saja melakukan peluncuran sekolah model BSAN berbasis LKLB bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Maluku. Di Maluku, implementasi BSAN ini menjadi semakin penting mengingat masih adanya segregasi dalam masyarakat karena latar belakang konflik komunal di masa lalu.
“Kita berharap bisa bekerja sama juga dengan BBPMP dan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengembangkan sekolah-sekolah model BSAN berbasis LKLB,” ujarnya.
Senada dengan itu, Plt. Kepala Bidang PTK Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Ashar, mengatakan BSAN adalah perwujudan dari pendidikan karakter untuk membangun lingkungan belajar yang kondusif bagi semua siswa. Itu artinya, BSAN juga mengembangkan penghormatan terhadap keberagaman baik agama dan budaya.
“Sekolah harus menjamin keberagaman, membangun budaya aman dan nyaman bagi warga sekolah. Ini menjadi dasar kita untuk mengembangkan berbagai kebijakan di dinas pendidikan,” kata Ashar.
Sementara itu, Kakanwil Kanwil Kementerian Agama Provinsi Susel, Ali Yafid, mengatakan Program LKLB sejalan dengan Asta Protas (Asta Prioritas) yaitu delapan program utama Kementerian Agama. Ia menjelaskan LKLB dan upaya membangun kerukunan umat beragama masuk ke dalam ranah budaya untuk membangun peradaban.
“Literasi yang menyangkut keagamaan lintas budaya ini sangat berkembang di Sulawesi Selatan. Kami sudah menerapkan Kurikulum Berbasis Cinta di seluruh madrasah di Sulsel karena ini penting agar membuahkan rasa aman, damai, dan sejuk di lembaga pendidikan,” kata Ali.(uca)
