Biro Statistik Nasional Tiongkok pada 15 Juli mengumumkan bahwa harga rumah baru di 70 kota besar dan menengah turun 3,3% dibandingkan tahun sebelumnya dan 0,1% dibandingkan bulan sebelumnya. Harga properti di Tiongkok telah mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut. Sejumlah ekonom menilai bahwa pasar perumahan masih jauh dari tahap stabil.
EtIndonesia.com Pada 15 Juli 2026, Biro Statistik Nasional Tiongkok merilis data “Perubahan Harga Penjualan Perumahan Komersial di 70 Kota Besar dan Menengah” untuk Juni. Data yang dipublikasikan menunjukkan bahwa harga rumah baru turun 3,3% secara tahunan dan 0,1% secara bulanan. Meskipun penurunan tahunan sedikit lebih kecil dibandingkan bulan Mei yang mencapai 3,5%, tren penurunan telah berlangsung selama tiga tahun.
Sektor properti pernah menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Namun, berbagai masalah struktural yang terakumulasi selama masa pertumbuhan pesat mulai terlihat ketika pemerintah Tiongkok pada tahun 2020 menerapkan kebijakan “Tiga Garis Merah”, yang membatasi utang perusahaan pengembang. Kebijakan tersebut memicu pecahnya gelembung properti.
Memasuki tahun 2021, kondisi keuangan banyak pengembang properti yang memiliki hutang besar memburuk dengan cepat. Perusahaan-perusahaan besar seperti Evergrande, Country Garden, dan Sunac China mengalami banyak proyek yang terhenti, penyerahan rumah tertunda, bahkan berubah menjadi proyek mangkrak.
Sejak 2022, pemerintah Tiongkok terus berupaya menyelamatkan sektor properti. Namun hingga tahun 2026, harga rumah masih belum menunjukkan pemulihan secara menyeluruh. Pada bulan Juni, media resmi Partai Komunis Tiongkok Qiushi menerbitkan artikel yang menyerukan pemulihan neraca keuangan rumah tangga dan stabilisasi pasar properti guna mencegah penurunan harga aset memicu lingkaran penurunan kepercayaan konsumen.
Namun, sejumlah pakar berpendapat bahwa harga rumah masih akan terus turun.
“Setelah gelembung properti Jepang pecah, dibutuhkan sekitar 15 hingga 20 tahun sebelum harga rumah benar-benar stabil. Sebagian properti komersial bahkan membutuhkan lebih dari 20 tahun,” ujar Xu Zhen, seorang pengamat senior pasar modal Tiongkok.
“Sementara pasar properti Tiongkok baru sekitar empat hingga lima tahun sejak mencapai puncaknya pada 2021. Karena itu, jalan menuju stabilisasi harga masih sangat panjang. Selama rumah hasil penyitaan bank belum terserap pasar, harga rumah akan terus mengalami penurunan,” katanya.
Menurut para analis, berbeda dengan Jepang, gelembung properti di Tiongkok sangat dipengaruhi oleh campur tangan pemerintah. Pemerintah daerah juga sangat bergantung pada penjualan hak penggunaan tanah sebagai sumber pendapatan.
“Pada dasarnya pemerintah menjual tanah dan mendorong masyarakat untuk ikut membesarkan gelembung properti. Selama gelembung itu belum benar-benar pecah, ruang bagi harga yang sebelumnya terlalu tinggi masih sangat besar. Beberapa kota mungkin mengalami perlambatan penurunan harga, tetapi banyak kota lainnya masih akan terus turun,” ujar Xie Tian, profesor di Aiken School of Business, University of South Carolina.
Surat kabar Liberty Times mengutip analis IG Sydney, Tony Sycamore, yang mengatakan: “Di Australia, jika harga rumah turun selama 36 bulan berturut-turut atau tiga tahun, masyarakat pasti sudah turun ke jalan.”
Para pakar mengatakan bahwa sebenarnya masyarakat Tiongkok bukan tidak pernah melakukan protes, tetapi mereka menghadapi banyak kesulitan.
Xu Zhen menjelaskan: “Dalam beberapa tahun terakhir, banyak aksi protes kolektif dari pemilik rumah lama setelah pengembang menurunkan harga rumah baru. Namun karena dampaknya relatif terbatas dan pemerintah daerah melakukan pengamanan secara ketat, protes tersebut tidak berkembang menjadi kerusuhan sosial besar.”
“Sementara itu, pada pasar rumah bekas, kerugian akibat penurunan harga umumnya diterima sendiri oleh pemilik sehingga lebih jarang memicu aksi kolektif. Sebaliknya, kasus keluarga yang kehilangan rumah karena gagal membayar cicilan dan rumah disita bank terus bermunculan. Namun peristiwa-peristiwa ini tersebar di berbagai daerah dan, ditambah dengan pengendalian keamanan serta pembatasan informasi, kondisi sebenarnya sulit diketahui publik.”
Xie Tian menambahkan: “Partai Komunis mengendalikan seluruh masyarakat, media, kepolisian, dan militer sehingga rakyat hidup dalam ketakutan. Ini adalah situasi sosial yang sangat keras. Bukan karena masyarakat tidak ingin berdemonstrasi, tetapi karena mereka tidak berani dan tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya.”
Meskipun pemerintah daerah dalam beberapa bulan terakhir terus meluncurkan berbagai insentif untuk mendorong penjualan rumah, data resmi menunjukkan bahwa pada paruh pertama tahun ini penurunan penjualan properti, investasi sektor properti, dan pembangunan rumah baru justru semakin cepat.
Xu Zhen mengatakan: “Penurunan harga rumah dalam jangka panjang berarti nilai kekayaan masyarakat terus menyusut. Akibatnya mereka menjadi lebih berhati-hati dalam berbelanja dan cenderung mempercepat pelunasan hutang. Keluarga yang memiliki tingkat utang tinggi bahkan bisa menghadapi kondisi aset bersih negatif.”
Xie Tian juga menilai bahwa masalah lain adalah kelebihan pasokan: “Saat ini pasokan rumah di Tiongkok jauh melebihi permintaan. Pertumbuhan penduduk melambat, bahkan jumlah penduduk terus menurun. Permintaan riil terhadap rumah juga berkurang, begitu pula kemampuan masyarakat untuk membeli. Oleh karena itu, kemerosotan pasar atau pecahnya gelembung properti kemungkinan masih akan berlangsung untuk beberapa waktu.”
Lesunya pasar properti Tiongkok terus menekan konsumsi rumah tangga dan memperburuk ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan.
Data resmi juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada kuartal kedua tahun ini melambat menjadi 4,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, lebih rendah dari perkiraan para analis. (***)
Editor: Shang Yan Wawancara: Chang Chun Produksi: Shao Yang
