Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri nyaris tak mengalihkan pandangan dari layar besar di hadapannya. Selama sekitar 30 menit, ia menyaksikan potongan demi potongan rekaman penyerbuan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 27 Juli 1996, peristiwa yang kemudian dikenang sebagai Kudatuli, akronim dari kerusuhan dua puluh tujuh Juli.
Di ruangan yang hening itu, Megawati tetap duduk hingga tayangan berakhir. Sesekali raut wajahnya berubah. Sorot matanya seolah mengikuti kembali jejak tiga dekade lalu, ketika para pendukungnya menjadi korban kekerasan dalam salah satu peristiwa paling kelam pada masa Orde Baru.
Lima orang kehilangan nyawa dalam penyerbuan dan pengambilalihan paksa kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Lebih dari 140 orang mengalami luka-luka, sementara 136 orang ditangkap. Itulah catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tentang tragedi yang hingga kini masih menyisakan pertanyaan mengenai dalang dan pertanggungjawaban hukumnya.
Masukkan ke dalam hati sanubari bahwa saya adalah orang Indonesia dan saya punya harga diri untuk menjadi Indonesia.
Fragmen-fragmen sejarah itu dihadirkan kembali melalui pameran arsip foto dan dokumentasi bertajuk ”Meretas Jalan Demokrasi” di Ruang Museum Koleksi, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026) malam. Foto-foto karya sejumlah pewarta foto nasional memenuhi dinding ruang pameran. Setiap bingkai menyimpan kisah, dari massa yang mulai memenuhi halaman kantor partai, bentrokan yang pecah, kobaran api yang melalap bus, hingga wajah-wajah penuh kepanikan dan duka.
Kudatuli bermula dari konflik kepemimpinan di tubuh PDI. Di satu sisi berdiri Megawati Soekarnoputri yang terpilih melalui Kongres Surabaya 1993. Di sisi lain, muncul Soerjadi yang didukung pemerintah Orde Baru melalui Kongres Medan. Penyerbuan kantor DPP PDI dilakukan oleh massa pendukung Soerjadi dengan dukungan penguasa saat itu untuk mengambil alih kepemimpinan yang dipegang Megawati.
Peristiwa tersebut kemudian memicu kerusuhan di Jakarta Pusat, memperketat pembatasan terhadap kebebasan pers, sekaligus menjadi salah satu titik yang mempercepat menguatnya perlawanan terhadap rezim Orde Baru hingga bermuara pada Reformasi 1998. Namun, tiga dekade berlalu, dugaan pelanggaran HAM berat dalam tragedi itu belum juga menemukan penyelesaian yang tuntas.
Setelah menyaksikan tayangan dokumenter, Megawati berjalan menuju salah satu sudut ruang pameran. Di sana berdiri sebuah papan hitam yang disediakan bagi para pengunjung untuk meninggalkan pesan.
Sebelum mulai menulis, Megawati meminta sebuah dingklik agar dapat menjangkau bagian atas dinding. Putranya, Prananda Prabowo, berdiri tepat di belakangnya, menopang punggung sang ibu ketika ia mulai menggoreskan pena tinta putih.
Dengan perlahan, huruf demi huruf memenuhi bidang hitam itu. Pesan yang ditulis bukan sekadar mengenang Kudatuli. Megawati memilih menitipkan harapan kepada generasi muda Indonesia.
"Anak Muda Indonesia, Ingat!! Keyakinan, keteguhan, keberanian, kesabaran harus selalu ada dalam sanubarimu. 4 ini jadi 1 yang disebut: kebenaran pasti menang (Satyam Eva Jayate). Untuk warga negara Indonesia: Warganegara mempunyai hak yang sama di mata hukum!!!," tulis Megawati.
Di akhir pesannya, ia membubuhkan identitas sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia, bukan sebagai Ketua Umum PDI-P.
Kepada wartawan, Megawati menjelaskan mengapa ia memilih menandatangani pesannya sebagai Presiden ke-5 RI. Menurut dia, pesan itu tidak ditujukan hanya kepada kader partai, melainkan kepada seluruh anak muda Indonesia yang kelak akan menentukan arah perjalanan bangsa.
"Karena yang mestinya nanti membawa sejarah bangsa ini, ya, kalian ini loh, nih muda-muda ini! Tolong jangan melongo! Mikir! Dan masukkan ke dalam hati sanubari bahwa saya adalah orang Indonesia dan saya punya harga diri untuk menjadi Indonesia," kata Megawati.
Bagi Megawati, Kudatuli bukan sekadar catatan sejarah masa lalu, melainkan sebuah simbol perjuangan melawan ketidakadilan yang harus terus diingat oleh generasi muda.
Menurut dia, saat itu kepemimpinan PDI yang dipimpinnya telah sah secara hukum. Kantor partai pun merupakan kantor resmi. Namun, semua itu tak mampu mencegah penyerbuan yang dilakukan oleh aparat negara.
"Kudatuli itu adalah simbol. Simbol dari apa? Ketidakadilan! Lah, tempatnya saja sah. Saya didukung juga sah. Tapi kenapa karena saya yang menang, lalu kok saya dibegitukan? Dan serangnya itu juga bukan dari luar (asing), dari aparat kita!" kata Megawati.
Ingatan tentang masa itu, rupanya, masih membekas kuat. Megawati bercerita bagaimana dirinya harus berulang kali memenuhi panggilan aparat penegak hukum setelah peristiwa tersebut. Ia diperiksa tiga kali oleh kepolisian dan satu kali oleh kejaksaan, dari pagi hingga malam.
Pengalaman itulah yang membuatnya berharap aparat keamanan saat ini tidak lagi mengulangi praktik serupa. Kepada jajaran kepolisian dan TNI, ia mengingatkan agar tetap menjaga profesionalisme dan tidak membiarkan alat negara dipakai untuk kepentingan politik.
"Apakah alat negara itu akan dijadikan terus-menerus seperti apa yang saya alami pada waktu itu, pada waktu Kudatuli?" kata Megawati.
Cerita Megawati kemudian bergeser dari masa lalu ke masa kini. Dengan nada bercampur heran dan jenaka, ia mengaku merasa masih kerap menjadi obyek pemantauan aparat intelijen. Bahkan, malam itu ia meyakini ada petugas intelijen yang ikut berada di tengah pengunjung pameran.
"Saya yakin di sini ada intel atau apa-apa. Betul, hidup saya ini, kan, diintelin terus. Kayaknya saya iki opo (ini siapa) gitu. Tapi, saya tahu, saya diam aja," ujar Megawati, disambut tawa hadirin.
Megawati lalu mengenang sebuah peristiwa yang menurutnya sulit dilupakan. Dalam sebuah acara, Megawati mengaku memergoki seseorang yang diduga sedang mengawasinya. Orang itu berpura-pura membaca koran. Namun, ada satu hal yang membuat penyamarannya gagal.
"Saya tahu itu ada intel, terus dia bawa koran. Kok benar menurut saya. Dia itu pura-pura baca, tapi terbalik coba," kata Megawati sambil tersenyum.
Meski menjadi sasaran pengawasan, Megawati mengatakan dirinya tidak pernah menyimpan kebencian kepada para petugas intelijen. Baginya, mereka hanyalah pelaksana tugas yang menjalankan perintah atasan.
Oleh karena itu, alih-alih memarahinya, Megawati memilih menghampiri orang tersebut dan menepuk pundaknya. "Pak intel, baik-baiklah nginteli saya. Tapi, Bapak enggak akan menemukan hal-hal yang jelek," tutur Megawati, mengulang kalimat yang pernah ia sampaikan kepada petugas itu.
Jika Megawati mengajak publik mengenang Kudatuli sebagai simbol ketidakadilan, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto melanjutkan refleksi itu dengan pesan tentang bagaimana demokrasi seharusnya dijalankan.
Hasto mengatakan, peringatan 30 tahun Kudatuli bukan sekadar mengenang sebuah tragedi politik. Bagi PDI-P, peristiwa itu menjadi pengingat agar kehidupan politik Indonesia tidak kembali mengulang praktik-praktik yang mencederai demokrasi.
Oleh karena itu, kata Hasto, Megawati mengamanatkan agar politik dijalankan sebagai jalan membangun peradaban, bukan sebagai arena untuk saling menghancurkan lawan.
Menurut Hasto, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Namun, kritik semestinya diarahkan pada kebijakan, bukan berubah menjadi serangan personal yang bertujuan merendahkan atau mendiskreditkan seseorang.
"Dari pesan Ibu Megawati Soekarnoputri, maka PDI Perjuangan juga akan mendorong agar politik yang membangun peradaban itu dikedepankan. Bahwa kritik harus dikedepankan berkaitan dengan kebijakan, tidak boleh ada pendiskreditan terhadap orang per orang. Tetapi yang diberikan sebagai kritik adalah, sekali lagi, kebijakan agar watak dari kekuasaan betul-betul sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa kita," kata Hasto.
Ia menilai ruang politik juga harus dibersihkan dari fitnah, ujaran kebencian, dan berbagai upaya menjatuhkan martabat pribadi demi kepentingan perebutan kekuasaan.
Bagi Hasto, pelajaran terbesar dari Kudatuli adalah bahaya ketika kekuasaan dijalankan secara represif terhadap rakyatnya sendiri. Demokrasi hanya dapat tumbuh apabila ditopang nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap kebebasan sipil.
"Bahwa demokrasi memerlukan pers yang bebas, memerlukan kekuatan masyarakat sipil, memerlukan suatu pendidikan politik yang baik dan kehidupan demokrasi yang sehat, serta hukum yang betul-betul berkeadilan, hukum yang tidak tebang pilih," ujar Hasto.
Hasto mengingatkan bagaimana menjelang dan sesudah Kudatuli, narasi politik kambing hitam kerap digunakan untuk membenarkan tindakan represif negara. Kelompok-kelompok kritis, mahasiswa, hingga kalangan intelektual dengan mudah dicap sebagai pelaku subversi atau makar, padahal mereka sedang menyuarakan tuntutan akan keadilan.
Oleh karena itu,menurut Hasto, pada peringatan 30 tahun Kudatuli, PDI-P mengusung tema "Kami Tidak Pernah Lupa". Tema tersebut bukan dimaksudkan untuk membuka kembali luka lama, melainkan menjaga ingatan kolektif agar praktik kekerasan politik tidak lagi terulang.
"Kami berharap semua pihak belajar agar tidak boleh terjadi kekerasan atas nama apa pun oleh kekuasaan terhadap rakyatnya," kata Hasto.
Semangat untuk menjaga ingatan kolektif bangsa itu pula yang diwujudkan melalui pameran foto bertajuk Meretas Jalan Demokrasi di Taman Ismail Marzuki. Pameran ini menjadi bagian dari rangkaian refleksi memperingati 30 tahun peristiwa Kudatuli.
Salah satu pewarta foto yang karyanya dipamerkan ialah Tjandra Moh Amin. Saat peristiwa itu terjadi, usianya baru 27 tahun dan bekerja di Tabloid Bola. Ia mengaku sebenarnya tidak memiliki ketertarikan khusus pada isu politik.
Namun, pada 27 Juli 1996, ia memilih mendatangi kantor PDI karena mendengar situasi di sana mulai memanas. Bahkan, sejak dini hari ia sudah berada di sekitar lokasi. "Sebelum penyerangan, dini hari sudah nongkrong, tepatnya di kantor PPP sebelah kantor (PDI)," ujar Tjandra.
Pagi itu membawanya kembali pada ingatan masa kecil ketika menyaksikan Peristiwa Malari 1974. Saat masih duduk di bangku sekolah dasar, Tjandra merasa suatu hari akan kembali menyaksikan sebuah peristiwa besar dalam sejarah Indonesia.
Benar saja, sekitar pukul 05.00, penyerbuan mulai terjadi. Hal yang ada di benak Tjandra saat itu hanya satu, semua momentum harus didokumentasikan. Semakin siang hingga sore, kerusuhan kian meluas. Tentara dan pasukan antihuru-hara berdatangan. Sebagai wartawan, ia juga mendengar kabar bahwa penyerbuan dilakukan oleh aparat yang mengenakan pakaian sipil.
"Di situlah tentara dan pasukan huru-hara sweeping dan massa marah, enggak ngerti gimana malah rusuh. Ada pembakaran bus di depan RSCM, ada mobil sedan tentara dihancurkan," ungkap Tjandra.
Di tengah situasi yang semakin kacau, Tjandra mengaku sudah tidak lagi memikirkan komposisi foto. Baginya, yang terpenting adalah setiap momen terekam.
"Itu buat pribadi. Karena sejarah di Indonesia, kan, pintunya banyak, sering dikaburkan. Paling enggak saya bisa cerita ke anak, ini ceritanya begini, dengan foto-foto saya," kata Tjandra.
Oleh karena itu, menurut Tjandra, pameran seperti ini semestinya tidak hanya digelar di ruang yang terbatas. Ia berharap dokumentasi sejarah tersebut dapat dipamerkan di ruang publik yang lebih representatif dan dibawa berkeliling ke berbagai daerah.
"Paling banter, sejarah ini harus jalan dan roadshow. Jangan sendiri doang. Padahal ini archive legacy, sejarahnya ada. Lebih ke edukasi agar masyarakat memahami," ujar Tjandra.
Foto-foto itu setidaknya menjadi saksi yang tak dapat berbicara, tetapi terus menyimpan jejak sebuah peristiwa. Bagi mereka yang merekamnya, arsip bukan sekadar kumpulan gambar, melainkan cara menjaga ingatan kolektif agar perjalanan demokrasi Indonesia tidak kehilangan jejaknya.
