EtIndonesia.com Kanselir Jerman Friedrich Merz dan Presiden Prancis Emmanuel Macron baru-baru ini menunjukkan sikap yang sejalan dengan menyatakan bahwa nilai tukar yuan (renminbi) dinilai terlalu rendah, sehingga membuat harga produk ekspor Tiongkok menjadi lebih murah. Mereka juga menuduh Tiongkok memperoleh keunggulan yang tidak adil dalam persaingan dengan Uni Eropa karena kelebihan kapasitas produksi dan nilai tukar yuan yang rendah.
Masuknya produk-produk Tiongkok dalam jumlah besar ke pasar Eropa telah memicu kekhawatiran di negara-negara Uni Eropa mengenai kelebihan kapasitas produksi dan persaingan yang dianggap tidak seimbang.
Para pemimpin Jerman, Prancis, dan beberapa negara Eropa lainnya belakangan ini menyatakan bahwa yuan dinilai jauh di bawah nilai wajarnya. Menurut mereka, nilai tukar yang rendah secara artifisial membuat barang ekspor Tiongkok memperoleh keunggulan harga di pasar internasional dan meningkatkan tekanan terhadap produsen Jerman serta industri manufaktur Eropa lainnya.
Menurut laporan German-China Network, Dewan Menteri Jerman–Prancis yang digelar di Jerman pada 17 Juli menyimpulkan bahwa Tiongkok memperoleh keuntungan yang tidak adil dalam persaingan dengan Uni Eropa.
Saat ini, defisit perdagangan Uni Eropa terhadap Tiongkok mencapai sekitar 1 miliar euro per hari. Kanselir Merz mengatakan bahwa kondisi tersebut tidak dapat diterima karena dampaknya terjadi dengan mengorbankan lapangan kerja di Eropa, sementara beban kerugiannya hampir sepenuhnya ditanggung oleh pihak Eropa.
“Nilai tukar suatu mata uang pada dasarnya dipengaruhi oleh keseimbangan ekspor dan impornya. Jika ekspor dan impor seimbang, maka nilai tukarnya juga cenderung seimbang sehingga kedua belah pihak relatif puas. Namun jika ekspor suatu negara jauh lebih besar daripada impornya, perusahaan asing harus membeli lebih banyak mata uang negara tersebut untuk membayar barang yang diimpor. Hal ini dapat memengaruhi keseimbangan nilai tukar,” ujar Jiang Pinchao, Presiden American Caikuo Real Estate Investment Company.
Sejumlah akademisi berpendapat bahwa persoalan ini bukan sekadar persaingan pasar, melainkan merupakan bentuk campur tangan negara yang mereka anggap sebagai manipulasi.
“Tujuan utama Beijing adalah menggunakan nilai tukar sebagai sarana mengalihkan tekanan inflasi. Dengan menekan biaya tenaga kerja serta mengorbankan kesejahteraan pekerja, pemerintah dapat mempertahankan harga produksi yang sangat rendah, meskipun pasar modal domestik mengalami tekanan dan daya beli masyarakat melemah,” kata ekonom yang berbasis di Amerika Serikat, Huang Dawei.
“Akibatnya, produk yang dihasilkan dalam jumlah berlebih kemudian diekspor ke seluruh dunia dengan harga yang sangat murah. Seperti yang dikatakan Merz, hal ini merugikan kepentingan Eropa dan melemahkan sektor manufaktur serta lapangan kerja di Eropa dan Amerika,” ujarnya.
Sebelumnya, Merz pernah menyatakan bahwa nilai tukar yuan mungkin dinilai terlalu rendah hingga sekitar 30%, sehingga memberikan keuntungan harga yang signifikan bagi produk ekspor Tiongkok.
Dalam pidatonya pada 17 Juli, Merz menyerukan agar pemerintah Tiongkok berdialog mengenai isu tersebut atau memberikan ruang yang lebih besar bagi nilai tukar yuan untuk bergerak sesuai mekanisme pasar.
Huang Dawei menambahkan: “Beijing tidak pernah benar-benar menerapkan hubungan dagang yang sepenuhnya timbal balik. Model yang digunakan adalah memaksimalkan keunggulan kapitalisme negara melalui kekuasaan pemerintah, menekan biaya tenaga kerja di dalam negeri, lalu memanfaatkan subsidi dan nilai tukar yang rendah untuk memperluas pangsa pasar di luar negeri.”
“Menurut saya, Jerman dan Prancis kini merasa tidak memiliki banyak pilihan lagi. Ke depan, hubungan Uni Eropa dengan Tiongkok kemungkinan akan memasuki fase yang berbeda, termasuk mempertimbangkan kebijakan yang lebih defensif seperti tarif, penyelidikan anti-subsidi, dan diversifikasi rantai pasok.”
Para analis berpendapat bahwa pemerintah Tiongkok belum sepenuhnya membiarkan yuan mengambang bebas. Nilai tukar masih dikelola melalui mekanisme seperti kurs acuan harian, pengendalian arus modal, dan intervensi di pasar valuta asing.
Menurut mereka, tujuan utamanya antara lain adalah mempertahankan daya saing ekspor di tengah lemahnya permintaan domestik serta menyerap kelebihan kapasitas produksi.
Jiang Pinchao juga mengatakan: “Bagi negara-negara Eropa, akan sulit menghadapi persoalan nilai tukar Tiongkok sendirian. Mereka memerlukan kerja sama dengan Amerika Serikat agar memiliki pengaruh yang lebih besar. Euro bukan mata uang dominan dunia seperti dolar AS. Jika Amerika Serikat dan Uni Eropa bekerja sama menghadapi Tiongkok, dampaknya terhadap ekonomi Tiongkok akan jauh lebih besar.”
Uni Eropa berencana mengambil keputusan pada musim gugur tahun ini mengenai kemungkinan memasukkan instrumen pertahanan perdagangan baru ke dalam kebijakan perdagangan bersama. (***)
