JAKARTA, KOMPAS - Seharusnya ada 22 sekolah yang masuk program rehabilitasi total karena tidak layak. Namun, hanya 7 sekolah yang masuk program tahun jamak 2026-2027 lantaran pemangkasan anggaran.
Pemprov Jakarta menyiasati hal tersebut dengan sumber pendanaan alternatif. Sebab, 22 sekolah harus direhabilitasi total demi kelancaran kegiatan belajar dan mengajar.
Masalah ini mencuat setelah viral kondisi SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09. Sudah dua tahun lima ruangan di sekolah itu rusak dan terbengkalai.
Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Jakarta, Justin Adrian menyebut, SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 sebelumnya masuk dalam rencana program rehabilitasi total tahun jamak 2026–2027. Akan tetapi, terjadi penyesuaian anggaran imbas pemangkasan dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke daerah sehingga jumlah sekolah yang akan direhabilitasi berkurang.
"Ada perubahan dari 22 sekolah menjadi 7 sekolah dengan skema tahun jamak 2026–2027. Dinas Pendidikan Jakarta telah mengusulkan kembali lokasi yang belum dapat dilaksanakan, termasuk SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 pada tahun anggaran 2027," tutur Justin pada Rabu (22/7/2026).
Pembahasan kembali sekolah yang akan direhabilitasi total untuk tahun anggaran 2027 akan dilakukan pekan depan di Komisi E DPRD Jakarta. Namun, tidak tertutup kemungkinan adanya percepatan rehabilitasi total dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2026 yang masih dibahas.
Menurut Justin, opsi kedua, yakni masuk dalam APBD Perubahan tahun 2026 tidak akan mudah. Sebab, saat ini keuangan daerah dalam kondisi kekurangan anggaran hingga Rp 15 triliun dampak pemangkasan dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke daerah.
"Tapi kami minta untuk memastikan hak peserta didik menjadi prioritas. Kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dengan mengoptimalkan penggunaan gedung SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 11," kata Justin.
Program rehabilitasi total adalah perombakan menyeluruh pada bangunan sekolah negeri yang kondisinya rusak berat atau tidak layak. Perombakan bertujuan menghadirkan fasilitas belajar yang aman, nyaman, dan modern bagi siswa.
Proses ini didahului dengan penilaian teknis (asesmen) oleh tim teknis dan penyusunan dokumen Detail Engineering Design (DED). Setelah disetujui, gedung lama akan dirobohkan sepenuhnya dan dibangun ulang.
Selama masa pembangunan berlangsung, kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke gedung sekolah terdekat. Mereka belajar dengan sistem shift (bergantian) agar hak pendidikan tetap terpenuhi.
Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam konferensi pers Jakarta Budget Talks di Balai Kota Jakarta, Rabu ini menyampaikan bahwa jajarannya akan meninjau SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09. Masalah ini masuk salah satu prioritas yang secepatnya dibereskan.
Pemprov Jakarta, lanjut Pramono, telah menggelar rapat khusus untuk membahasnya. Selanjutnya, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dan Dinas Pendidikan Jakarta akan kembali membahas persoalan ini secara khusus pada Kamis (22/7/2026).
"Persoalan seperti ini harus segera ditangani dengan baik. Namun, kami tidak ingin menutup-nutupi kondisi yang ada. Saya juga telah memutuskan agar sekolah yang mengalami kerusakan di Kebayoran Lama segera dibangun. Seluruh, 22 sekolah yang telah teridentifikasi juga akan kami tangani secara bertahap," ucap Pramono.
Dalam prosesnya, kata Pramono, jika anggaran belum tersedia melalui APBD maka akan dibuka pendanaan alternatif. Ada denda koefisien lantai bangunan, dana tanggung jawab sosial perusahaan, dan lainnya.
Dana denda koefisien lantai bangunan berasal dari rekanan pelaksana proyek pembangunan di DKI Jakarta. Besaran denda berlaku atas pelampauan persentase perbandingan luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi.
Sebelumnya, dana dari denda koefisien lantai bangunan pernah dimanfaatkan untuk pembangunan Taman Bendera Pusaka, revitalisasi Bundaran HI, dan pembangunan taman di Simpang Susun Semanggi.
Sehubungan dengan paparan kinerja APBD hingga triwulan II-2026, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 29,29 triliun atau 41 persen dari target Rp 71,45 triliun. Pada periode yang sama, belanja daerah terealisasi Rp 24,73 triliun atau 33,30 persen dari pagu Rp 74,28 triliun. Adapun APBD 2026 sebesar Rp 81,32 triliun.
Selain pendapatan dan belanja daerah, realisasi penerimaan pembiayaan Rp 5,82 triliun atau 58,92 persen dari target. Sementara pengeluaran pembiayaan mencapai Rp 574,9 miliar atau 8,17 persen dari pagu.
"Saya meminta seluruh jajaran Balai Kota agar tidak lagi menumpuk realisasi anggaran di akhir tahun, seperti yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, khususnya pada bulan November dan Desember. Sekarang sudah memasuki bulan Juli, saya minta agar seluruh pekerjaan dipercepat mulai sekarang," tutur Pramono.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata dalam kesempatan tersebut menyampaikan penurunan pendapatan transfer ke daerah. Jika tahun sebelumnya nilainya mencapai sekitar Rp 26 triliun, kini Rp 11 triliun.
"Akibatnya, realisasi penerimaan dana transfer hingga triwulan II-2026 baru mencapai sekitar Rp 2,6 triliun, sedangkan pada periode yang sama tahun lalu telah mencapai Rp 14,7 triliun. Penurunannya cukup signifikan," ujar Michael.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Jakarta melakukan refocusing, shifting, dan efisiensi anggaran beberapa komponen belanja, antara lain belanja perjalanan dinas, belanja kegiatan yang bersifat seremonial, belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur, belanja makan dan minum serta belanja hibah.
Menurut Michael, potensi efisiensi anggaran mencapai Rp 906 miliar. Anggaran ini selanjutnya akan dialihkan dalam APBD Perubahan 2026 untuk mendanai program-program yang lebih efektif dan memberikan manfaat langsung kepada warga.
Pemprov Jakarta, lanjut Michael, juga memanfaatkan skema pendanaan kreatif melalui Jakarta Asset Management Center dan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Rp 1,3 triliun.
"Sebesar Rp 1 triliun akan dimanfaatkan untuk membantu pembiayaan defisit APBD. Ke depan, berbagai skema pendanaan kreatif akan terus dikembangkan, terutama dalam menghadapi berkurangnya transfer ke daerah dari pemerintah pusat," kata Michael.
