Badan Karantina Indonesia (Barantin) sedang membangun dua laboratorium karantina di dua provinsi, yaitu Cilacap, Jawa Tengah, dan Waingapu, Nusa Tenggara Timur.
Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan di saat yang sama, Barantin juga tengah mengupayakan anggaran untuk program revitalisasi laboratorium.
“Sekarang kita sedang proses pembangunan laboratorium di dua provinsi, di Jawa Tengah di Cilacap, dan di NTT di Waingapu, sedang di sedang proses pembangunan. Untuk revitalisasi sedang kita juga usahakan anggarannya,” kata Karding di PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI), Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/7).
Karding mengatakan pembangunan laboratorium karantina atau revitalisasi dan pembangunan laboratorium merupakan fokus atau program prioritas Barantin. Ia memastikan Barantin melakukan berbagai upaya agar rencana tersebut terlaksana.
“Kalau (laboratorium) karantina ini memang salah satu fokusnya program prioritas saya ini salah satu adalah revitalisasi dan pembangunan laboratorium,” ungkap Karding.
Sebelumnya, Barantin juga telah bekerja sama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) untuk memperkuat sistem biosekuriti nasional melalui program manajemen risiko karantina hewan terintegrasi. Tujuannya untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman penyakit hewan lintas batas.
Karding mengatakan kerja sama itu mencakup penguatan sistem karantina berbasis manajemen risiko, termasuk pengembangan peta hama dan penyakit yang terintegrasi dengan sistem peringatan dini (early warning system).
Program bertajuk Strengthening Animal Quarantine Risk Management through Integrated Assessment and Response Toward Agri-Threats itu akan berlangsung selama dua tahun, mulai 1 Juli 2026 hingga 30 Juni 2028. Program tersebut didukung hibah FAO sebesar 200 ribu dolar AS atau sekitar Rp 3,59 miliar.
Karding menilai penguatan biosekuriti menjadi penting karena adanya ancaman penyakit hewan lintas batas, zoonosis, hingga spesies invasif berpotensi mengganggu ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan kelancaran perdagangan.
“Karena itu, kami terus membangun sistem karantina yang modern, berbasis risiko, berbasis data, dan selaras dengan standar internasional agar mampu melindungi ketahanan pangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Karding dikutip dari Antara, Rabu (22/7).
