Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan akan mendukung penuh proses hukum yang tengah berjalan terkait dugaan persoalan tata kelola di BGN.
Hal itu disampaikan Sudaryono saat memberikan keterangan pers usai hari pertamanya berkantor di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Rabu (22/7).
Sudaryono mengatakan pihaknya menyadari terdapat berbagai persoalan tata kelola di BGN, mulai dari dugaan penyelewengan, pelanggaran hukum hingga ketidaktransparanan. Karena itu, ia meminta seluruh proses hukum diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
“Maka saya ingin, yang urusan hukum adalah urusannya penegak hukum. Kita menyerahkan sepenuhnya investigasi, kita menyerahkan sepenuhnya penyelidikan dan penyidikan kepada penegak hukum yang sedang menegakkan hukum terkait tata kelola yang kemarin kita hadapi,” kata Sudaryono kepada wartawan.
Ia menegaskan BGN akan memberikan dukungan penuh terhadap kebutuhan aparat dalam proses penegakan hukum.
“Dan intinya, saya sebagai kepala badan yang baru, kita support apa pun yang menjadi kebutuhan dalam penegakan hukum, kita akan berikan,” ujarnya.
Di sisi lain, Sudaryono meminta pegawai BGN yang tidak terlibat perkara hukum tetap menjalankan tugasnya secara optimal. Sementara bagi pegawai yang sedang menjalani proses hukum, ia meminta agar mengikuti seluruh proses yang berlaku.
“Yang hukum, hukum. Yang enggak ya kita harus kerja. Kita kan asas praduga tak bersalah, serahkan kepada pihak berwajib. Dan yang tidak ya harus kerja,” ucapnya.
Media Ikut Awasi MBG: Laporkan Kalau Ada PenyelewenganSelain mendukung penegakan hukum, Sudaryono juga mengajak media dan masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program MBG. Ia memastikan setiap laporan mengenai dugaan pelanggaran akan segera ditindaklanjuti.
“Kalau ada misalnya dapur kok enggak benar misalnya, segera laporkan! Kita langsung investigasi. Kita ingin menegakkan, yang benar kita tegakkan,” tegasnya.
Menurut Sudaryono, pengawasan publik penting untuk memperbaiki tata kelola BGN. Bahkan, saat ditanya mengenai Dewan Pengawas BGN, ia menyebut media juga dapat berperan sebagai pengawas eksternal.
“Dewan Pengawas saya belum dapat informasi lebih lanjut. Ada Dewan Pengawas tentu saja lebih baik. Ada Dewan Pengawas ditambah pengawas-pengawas swasta ini ya kan? Anda semua ini bisa juga menjadi pengawas. Kalau ada hal-hal yang enggak benar ya boleh untuk dilaporkan,” ujarnya.
Kasus Keracunan jadi Pelajaran Pengelolaan MBGDalam kesempatan itu, Sudaryono juga mengatakan berbagai kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG menjadi pelajaran penting bagi BGN untuk memperbaiki sistem, terutama dalam memastikan keamanan pangan.
Ia menuturkan telah menerima banyak masukan sejak awal terlibat dalam pembahasan program MBG, termasuk saat masih menjabat Wakil Menteri Pertanian yang bersinggungan dengan rantai pasok bahan pangan.
“Ya sudah ada beberapa. Saya sedikit banyak kan ngerti ya, karena di awal-awal dulu waktu membahas MBG saya juga bagian dari orang yang terlibat. Kemudian saya sebagai Wakil Menteri Pertanian juga kita sedikit banyak bersinggungan karena memang terkait rantai pasok dan lain-lain, dan di situ banyak juga masukan-masukan, keluhan-keluhan, dan saya mendengarkan itu,” tuturnya.
Sudaryono menegaskan, ke depan seluruh bahan baku untuk program MBG harus memenuhi standar keamanan agar kasus keracunan tidak terulang.
“Dengan satu syarat: semua bahannya itu harus juga benar. Masalah standar keamanannya juga harus benar, karena kita belajarlah dari faktor keracunan dan lain-lain itu. Selain cara ngolahnya, ada juga dari bahan bakunya yang barangkali tidak terstandar atau mungkin kualitasnya enggak bagus,” kata dia.
