Jakarta (ANTARA) - Indonesian National Shipowners' Association (INSA) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyelaraskan proyeksi kebutuhan kapal lepas pantai untuk mendukung target produksi minyak satu juta barel per hari dan gas 12 miliar kaki kubik per hari pada 2030.
Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, mengatakan penyelarasan tersebut diperlukan agar pelaku usaha pelayaran memiliki kepastian dalam merencanakan investasi armada untuk mendukung operasi hulu migas.
INSA bersama SKK Migas menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) bertajuk "Strategi Penyelarasan Kapal Lepas Pantai untuk Mendukung Ketahanan Operasi Hulu Migas Nasional" yang dirangkaikan dengan Kick Off Strategi Penyelarasan Kebutuhan Kapal dalam Mendukung Operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S).
Menurut Carmelita, keberhasilan target produksi migas tidak hanya ditentukan oleh kegiatan eksplorasi dan produksi, tetapi juga kesiapan kapal pendukung untuk operasi lepas pantai, mulai dari pengeboran, "well intervention", hingga logistik laut.
Well intervention adalah kegiatan perawatan atau modifikasi pada sumur minyak dan gas bumi yang bertujuan untuk menjaga, memperbaiki, atau mengoptimalkan tingkat produksi hidrokarbon.
Ia mengatakan salah satu tantangan yang dihadapi industri saat ini adalah belum adanya proyeksi kebutuhan kapal dalam jangka menengah dan panjang sehingga menyulitkan perusahaan pelayaran menyusun rencana investasi.
Selain itu, sebagian armada nasional telah memasuki usia yang memerlukan peremajaan, sementara investasi kapal baru masih menghadapi kendala pembiayaan dan belum didukung skema kontrak jangka panjang.
Carmelita juga menekankan pentingnya penerapan asas cabotage sebagai fondasi kedaulatan maritim nasional dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan operasional sektor hulu migas.
Menurut dia, kolaborasi antara SKK Migas, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), pelaku usaha pelayaran, lembaga pembiayaan, dan regulator diperlukan untuk membangun ekosistem pelayaran lepas pantai yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.
Saat ini, INSA memiliki sekitar 119 perusahaan anggota yang bergerak di sektor lepas pantai dan kapal khusus dengan pengalaman dan kapasitas yang siap mendukung kebutuhan industri hulu migas.
Baca juga: Kapal Tunda Kresna 306 layani tenaga kerja di lepas pantai Madura
Baca juga: Industri maritim harapkan dukungan pemerintah tingkatkan SDM
Baca juga: WINS perkirakan permintaan untuk kapal lepas pantai terus meningkat
Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, mengatakan penyelarasan tersebut diperlukan agar pelaku usaha pelayaran memiliki kepastian dalam merencanakan investasi armada untuk mendukung operasi hulu migas.
INSA bersama SKK Migas menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) bertajuk "Strategi Penyelarasan Kapal Lepas Pantai untuk Mendukung Ketahanan Operasi Hulu Migas Nasional" yang dirangkaikan dengan Kick Off Strategi Penyelarasan Kebutuhan Kapal dalam Mendukung Operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S).
Menurut Carmelita, keberhasilan target produksi migas tidak hanya ditentukan oleh kegiatan eksplorasi dan produksi, tetapi juga kesiapan kapal pendukung untuk operasi lepas pantai, mulai dari pengeboran, "well intervention", hingga logistik laut.
Well intervention adalah kegiatan perawatan atau modifikasi pada sumur minyak dan gas bumi yang bertujuan untuk menjaga, memperbaiki, atau mengoptimalkan tingkat produksi hidrokarbon.
Ia mengatakan salah satu tantangan yang dihadapi industri saat ini adalah belum adanya proyeksi kebutuhan kapal dalam jangka menengah dan panjang sehingga menyulitkan perusahaan pelayaran menyusun rencana investasi.
Selain itu, sebagian armada nasional telah memasuki usia yang memerlukan peremajaan, sementara investasi kapal baru masih menghadapi kendala pembiayaan dan belum didukung skema kontrak jangka panjang.
Carmelita juga menekankan pentingnya penerapan asas cabotage sebagai fondasi kedaulatan maritim nasional dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan operasional sektor hulu migas.
Menurut dia, kolaborasi antara SKK Migas, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), pelaku usaha pelayaran, lembaga pembiayaan, dan regulator diperlukan untuk membangun ekosistem pelayaran lepas pantai yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.
Saat ini, INSA memiliki sekitar 119 perusahaan anggota yang bergerak di sektor lepas pantai dan kapal khusus dengan pengalaman dan kapasitas yang siap mendukung kebutuhan industri hulu migas.
Baca juga: Kapal Tunda Kresna 306 layani tenaga kerja di lepas pantai Madura
Baca juga: Industri maritim harapkan dukungan pemerintah tingkatkan SDM
Baca juga: WINS perkirakan permintaan untuk kapal lepas pantai terus meningkat
