Kasus korupsi dan tppu yang melibatkan bekas Jampidsus Febrie Adriansyah menjadi perhatian serius. Terlebih lagi ketika Febrie, yang menyandang status tersangka, tidak ditahan.
Perkembangan penanganan kasus yang awalnya dipegang polisi lalu dilimpahkan ke Kejaksaan Agung ini menuai sorotan. Kejaksaan Agung, yang merupakan "rumah" bagi Febrie sebagai Jampidsus, dipertanyakan sejumlah kalangan masyarakat akan keseriusannya dalam menegakkan hukum yang transparan dan berkeadilan.
Salah satu kelompok masyarakat yang menamankan diri Jaringan Intelektual Hukum Nasional menjadi salah satu kelompok masyarakat yang mempertanyakan hal tersebut. Melalui aksi yang mereka gelar di depan Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (22/7/2026), suara-suara ini mereka sampaikan.
Dalam aksi ini mereka menduga bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) justru melindungi dan menyembunyikan Febrie. Dugaan ini seolah memandang Kejagung memberikan ruang aman bagi tersangka bukan melakukan pendalaman kasus. Bahkan, dalam salah satu orasinya, mereka juga menduga bahwa Febrie telah diamankan hingga ke luar negeri.
Aksi ini memperoleh pengamanan ketat. Polisi yang dikerahkan untuk berjaga di depan Kejagung cukup banyak. Mulai polisi yang berseragam hingga polisi yang menyamar sebagai masyarakat terlihat berjaga di sekeliling massa aksi. Bahkan aksi ini sempat ricuh saat polisi menyemprotkan pemadam api saat mereka membakar poster. Polisi juga merebut ban bekas yang hendak dibakar dalam aksi ini.
Selain itu, Kejakgung juga menambah sistem perlindungan kawasannya. Selain telah melinatkan TNI sebagai penjagaan, beberapa titik pagar Kejagung juga terpasang semacam lapisan baja berduri yang tajam.
Kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum jelas melukai dan menuai kekecewaan masyarakat. Ketidakjelasan dan ketidakterbukaan Kejagung dalam perkembangan penanganan kasus menyisakan tanda tanya besar : "Febrie dimana ?"
