HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan kuota BBM bersubsidi jenis Biosolar dan Pertalite di wilayah Sulawesi masih mencukupi hingga akhir tahun.
Meski permintaan di lapangan terus meningkat, perusahaan terus mengoptimalkan distribusi agar pasokan di SPBU tetap aman dan antrean kendaraan dapat diminimalkan.
Area Manager Communication, Relation, and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengatakan hingga akhir Juni 2026 realisasi penyaluran Pertalite telah mencapai 49 persen dari kuota tahun ini sebesar 1.136.082 kiloliter (KL). Sementara penyaluran Biosolar telah mencapai 54 persen dari kuota 744.937 KL.
Menurutnya, apabila terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat, Pertamina akan mengusulkan penyesuaian kuota kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Namun, hingga saat ini kuota yang tersedia masih diproyeksikan mencukupi sampai akhir tahun.
“Penentu kuota BBM subsidi adalah BPH Migas, sedangkan Pertamina bertugas menyalurkan. Sampai saat ini kondisi kuota masih aman hingga akhir tahun,” ujar Lilik, dalam pertemuan dengan Media di kawasan CPI, Makassar, Rabu, 22 Juli.
Terkait masih terjadinya antrean kendaraan pengangkut solar di sejumlah SPBU, Lilik menjelaskan kondisi tersebut dipicu tingginya permintaan di lapangan. Meski demikian, Pertamina memastikan pasokan BBM tetap tersedia dan distribusi terus berjalan.
Untuk mengantisipasi antrean panjang, Pertamina melakukan pemantauan intensif terhadap stok di setiap SPBU agar tidak mencapai kondisi kritis. Perseroan juga melakukan build up stok, menurunkan petugas marshal untuk mengatur antrean, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan.
Selain itu, jadwal pengiriman BBM ke SPBU akan ditambah apabila permintaan terus meningkat.
“Kami terus melakukan optimalisasi distribusi agar penyaluran tepat waktu dan antrean di lapangan bisa diminimalkan,” katanya.
Sementara itu, Sales Branch Manager V Fuel Area Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) PT Pertamina Patra Niaga, Fandy Achmad Sitaba, mengatakan karakteristik wilayah Sulawesi dengan jalur poros yang panjang menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kelancaran distribusi BBM.
Tingginya mobilitas kendaraan pribadi, bus, maupun angkutan barang membuat kebutuhan BBM di sejumlah daerah cukup tinggi. Karena itu, Pertamina melakukan koordinasi harian dengan terminal BBM dan depot pengiriman.
Menurut Fandy, jadwal pengiriman kini dilakukan lebih awal agar kebutuhan setiap SPBU dapat dipetakan sejak dini dan distribusi berlangsung lebih optimal sesuai kondisi di lapangan.
Dalam aspek pengawasan, Pertamina juga rutin melakukan pemeriksaan terhadap SPBU yang menunjukkan pola penyaluran tidak wajar.
Pemeriksaan dilakukan sedikitnya sebulan sekali, termasuk memanfaatkan rekaman CCTV sebagai bahan validasi apakah penyaluran BBM subsidi telah sesuai ketentuan.
“Hasil pemantauan tersebut kami sampaikan kepada BPH Migas sebagai bagian dari pengawasan,” ujarnya.
Pertamina juga terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) untuk mencegah penyalahgunaan dan penimbunan BBM subsidi.
Di sisi distribusi, Fandy memastikan seluruh pengiriman BBM menggunakan mobil tangki telah melalui pemeriksaan kualitas dan kuantitas. Armada yang digunakan memiliki kapasitas mulai dari 5 KL, 8 KL, 16 KL hingga 32 KL, dilengkapi dokumen resmi dan surat jalan sesuai tujuan pengiriman.
Selain itu, terdapat 14 tahapan pemeriksaan saat proses pembongkaran BBM di SPBU untuk memastikan kualitas maupun volume BBM tetap sesuai standar dan tidak mengalami perubahan selama proses distribusi. (uca)
