JAKARTA – Ijtima Ulama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya pembenahan pada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) hingga penolakan terhadap praktik transaksional dalam pemilihan Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 mendatang.
"Iya, jadi salah satu rekomendasi dari Ijtima Ulama ini adalah soal tanggung jawab para ulama dan para kiai untuk membenahi PBNU," kata Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP PKB Maman Imanulhaq usai Ijtima Ulama yang digelar di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (23/7/2026).
Maman mengatakan, para kiai yang hadir dalam forum tersebut menginginkan PBNU kembali menjadi lokomotif civil society agar dapat memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah.
"Dalam memberikan kritik yang konstruktif kepada pemerintah, mendampingi umat untuk melakukan pemberdayaan ekonomi, serta meningkatkan kualitas pendidikan," kata Maman.
Kendati demikian, Maman menyatakan para kiai menginginkan agar tidak ada praktik transaksional dalam Muktamar ke-35 PBNU.
"Oleh sebab itu, Ijtima Ulama meminta agar muktamar di Jombang besok itu betul-betul jauh dari praktik-praktik transaksional dan jauh dari praktik yang hanya memanfaatkan PCNU," terang Maman.
"Tetapi lebih dari itu, ini adalah muktamar yang harus melibatkan begitu banyak pihak, memberikan peluang bagi anak-anak muda, profesionalisme, dan sebagainya, serta merumuskan kembali bagaimana ke depan peran Nahdlatul Ulama kembali menjadi lokomotif civil society," tambahnya.
(Rahman Asmardika)
