Danantara bersama Badan Pengelola (BP) BUMN mengawal proses pembenahan manajemen dan pemulihan kinerja finansial PT Pos Indonesia (Persero).
IDXChannel - Daya Anagata Nusantara (Danantara) bersama Badan Pengelola (BP) BUMN mengawal proses pembenahan manajemen dan pemulihan kinerja finansial PT Pos Indonesia (Persero).
Langkah bersih-bersih ini ditandai dengan ditemukannya penyesuaian pembukuan keuangan sebelumnya yang senilai Rp9 triliun.
"Pembenahan di PT Pos Indonesia menjadi salah satu fokus yang terus dikawal oleh Danantara dan BP BUMN. Langkah ini menyusul laporan manajemen baru mengenai hasil audit berupa penyesuaian pembukuan untuk periode 2023, 2024, dan 2025 sebesar Rp9 triliun sebagai bagian dari pembersihan dan pemulihan catatan keuangan masa lalu," kata Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, dalam keterangan resmi, Kamis (23/7/2026).
Untuk memastikan proses pemulihan berjalan sesuai target, Dony telah menggelar pertemuan intensif dengan Direktur Utama PT Pos Indonesia yang baru, Iskandar Kunaefi, pada Rabu (22/7/2026). Pihaknya menginstruksikan manajemen untuk mengeksekusi penataan struktur keuangan serta efisiensi biaya operasional demi menekan akumulasi utang perusahaan.
Dony mengatakan pembenahan ini harus tuntas membawa PT Pos menjadi kembali sehat melalui aksi korporasi dan restrukturisasi perusahaan yang komprehensif.
Melalui skema sinergi antar-BUMN (intercompany) dan penerapan modal bisnis yang tepat, perusahaan pos tertua di Tanah AIr ini diharapkan sanggup membukukan pertumbuhan yang lebih sehat dan berkelanjutan di masa depan.
"Fokusnya pada penataan keuangan yang efektif dan efisien, termasuk meninjau menyeluruh struktur pendapatan, komponen biaya, serta penerapan model bisnis berkelanjutan lewat pelibatan intercompany demi menurunkan utang," jelas Dony.
Sebelumnya, Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara, Rohan Hafas, mengatakan dari hasil due diligence dan evaluasi yang dilakukan, Danantara menemukan berbagai persoalan keuangan dan tata kelola yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun.
Selain itu, terdapat laporan dan indikasi adanya sejumlah penyimpangan, termasuk dugaan rekayasa keuangan, yang kini sedang ditindaklanjuti melalui proses audit dan investigasi sesuai ketentuan yang berlaku.
(Febrina Ratna Iskana)
