JAKARTA, DISWAY.ID - Pemerintah memastikan masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi Sumatra akan dimulai pada 1 Agustus 2026 setelah masa transisi darurat berakhir pada 30 Juli 2026.
Untuk Provinsi Aceh, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp58,9 triliun dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatra.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA yang juga menjabat sebagai Kepala Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), saat menjadi narasumber podcast Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry dan Harian Serambi Indonesia di Banda Aceh, Kamis, 23 Juli 2026.
BACA JUGA:Gaji Sering Telat hingga Terancam Kekerasan, PMI Bakal Punya Aplikasi Tombol Darurat
Diungkapkannya, secara keseluruhan pemerintah mengalokasikan Rp100,166 triliun untuk percepatan pemulihan di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dari jumlah tersebut, Aceh memperoleh porsi terbesar, yakni Rp58,9 triliun.
"Mulai 1 Agustus 2026, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah telah menyiapkan seluruh tahapan melalui Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra," katanya kepada awak media.
Dijelaskannya, alokasi anggaran untuk Aceh akan disalurkan secara bertahap selama tiga tahun.
Rinciannya, Rp24,215 triliun pada 2026, Rp20,219 triliun pada 2027, dan Rp14,539 triliun pada 2028.
BACA JUGA:Dasco Ungkap Perpres Ojol Hampir Rampung, Finalisasi Dijadwalkan Pekan Depan
Menurutnya, program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana.
Disebutkannya, bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatra pada akhir November 2025 menjadi salah satu bencana dengan cakupan wilayah terluas yang pernah terjadi di Indonesia.
Di Aceh saja, bencana berdampak pada 18 kabupaten/kota, 226 kecamatan, dan sekitar 3.300 gampong.
Selain menelan korban jiwa dan menyebabkan sejumlah warga masih dinyatakan hilang, bencana tersebut juga merusak permukiman, lahan pertanian, perkebunan, perikanan, jalan, jembatan, hingga fasilitas umum.
Tercatat lebih dari 2,1 juta kepala keluarga terdampak dan sekitar 37 ribu rumah mengalami kerusakan.
- 1
- 2
- 3
- »
