AGAM, DISWAY.ID-- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melakukan monitoring dan evaluasi penanganan bencana sektor pendidikan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Kamis (23/7/2026).
Kunjungan dilakukan di Ruang Rapat Bupati Agam untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi Desember 2025 yang cukup berdampak pada sektor pendidikan.
Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya Kemenko PMK, Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si., mengatakan hasil monitoring ini akan menjadi bahan laporan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
BACA JUGA:Prabowo Tegaskan Politik Luar Negeri Bebas Aktif, Kemerdekaan Palestina Jadi Harga Mati
“Tujuan kami ke sini adalah untuk melihat perkembangan penanganan pascabencana di daerah. Semua masukan yang kami dapatkan akan menjadi bahan pelaporan kepada Bapak Presiden,” ujar Sorni.
Ia menekankan pentingnya monitoring agar proses pemulihan dapat dipercepat. “Kalau perlu, proses yang direncanakan empat tahun bisa dipercepat menjadi tiga tahun, atau bahkan dua tahun. Itu yang kita dorong dan sepakati,” katanya.
Kabupaten Agam dipilih sebagai salah satu lokasi monitoring karena menjadi daerah paling terdampak bencana hidrometeorologi Desember 2025.
Asisten II Setdakab Agam, Andrinaldi, AP, M.Si., yang mewakili Bupati Agam, menyampaikan apresiasi atas perhatian Kemenko PMK terhadap upaya pemulihan sektor pendidikan di daerahnya.
“Semoga melalui monitoring ini dapat memperkuat upaya penanganan dampak bencana di sektor pendidikan, sehingga proses pemulihan dan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
BACA JUGA:Rp300 Triliun Hasil Efisiensi Anggaran, Prabowo: Dipakai untuk MBG dan Bangun 5.000 Jembatan
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam, Andri, S.T., M.T., memaparkan sebanyak 67 unit bangunan satuan pendidikan dari jenjang TK, SD, dan SMP terdampak bencana.
Penanganan telah dilakukan sejak masa tanggap darurat, baik terhadap peserta didik maupun sarana prasarana pendidikan yang rusak. Percepatan pemulihan dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah, NGO, donatur, dan relawan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
Monitoring Kemenko PMK diharapkan dapat semakin mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pendidikan di Kabupaten Agam, sehingga seluruh satuan pendidikan yang terdampak dapat kembali beroperasi secara optimal dalam waktu yang lebih singkat.
