Bondowoso, (beritajatim.com) – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Kabupaten Bondowoso menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam pendapat akhir fraksi atas persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat paripurna DPRD Bondowoso beberapa waktu lalu, Fraksi PDI Perjuangan menilai masih terdapat berbagai persoalan yang perlu segera dibenahi, mulai dari kekosongan jabatan strategis, pelayanan administrasi pertanahan, lemahnya perencanaan anggaran, hingga penyelesaian legalitas aset daerah.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Andi Hermanto, mengatakan pengisian jabatan strategis di lingkungan pemerintah daerah harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, masih banyaknya posisi yang kosong di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) maupun kepala sekolah berdampak terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami meminta Bupati segera mengisi jabatan-jabatan strategis yang masih kosong, baik di OPD maupun kepala sekolah, karena kondisi ini berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Andi Hermanto.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah segera melantik camat yang belum menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta memberikan pendidikan dan pelatihan bagi camat yang belum memiliki sertifikat PPAT. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pelayanan administrasi pertanahan sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pelayanan pertanahan harus dimaksimalkan. Selain memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat, hal itu juga berdampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.
Fraksi juga mendorong pemerintah daerah merealisasikan komitmen menempatkan aparatur lebih dekat dengan domisilinya agar guru, tenaga kesehatan, maupun aparatur lainnya dapat bekerja lebih efektif dalam melayani masyarakat.
Di sisi lain, Andi menilai capaian pembangunan daerah selama ini belum tersampaikan secara maksimal kepada masyarakat. Karena itu, ia meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), para camat, serta media massa lebih dioptimalkan untuk menyebarluaskan berbagai keberhasilan pemerintah daerah.
“Peran Diskominfo, para camat, dan media massa perlu dioptimalkan untuk menyampaikan capaian pemerintah daerah. Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui kekurangannya, sementara hasil kerja yang sudah dicapai tidak tersampaikan dengan baik,” tuturnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah memperluas program pengeboran air mengingat kondisi geografis Bondowoso yang didominasi lahan kering dan tandus. Program tersebut dinilai penting untuk mendukung pertanian lahan kering maupun penyediaan air bersih bagi masyarakat.
Dalam bidang pengelolaan anggaran, Fraksi PDI Perjuangan menilai masih lemahnya fungsi perencanaan terlihat dari adanya perubahan program di tengah tahun anggaran yang memicu kegaduhan di masyarakat.
Tak hanya itu, besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD 2025 juga menjadi sorotan. Menurut Andi, meskipun SiLPA dapat menunjukkan adanya efisiensi anggaran, kondisi tersebut juga mencerminkan masih adanya kelemahan dalam penyusunan perencanaan.
“SiLPA memang bisa menunjukkan adanya efisiensi, tetapi di sisi lain juga memperlihatkan masih adanya kelemahan dalam perencanaan. Ke depan, perencanaan harus lebih profesional agar tidak lagi muncul program yang tidak terserap maupun anggaran yang menimbulkan kegaduhan,” tegasnya.
Menghadapi ruang fiskal daerah yang semakin terbatas akibat kebijakan pemerintah pusat, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Bupati Bondowoso lebih aktif mencari sumber pendanaan di luar dana transfer, baik dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah daerah juga diminta terus meningkatkan PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah.
Sebagai penutup, Fraksi PDI Perjuangan mendesak pemerintah daerah segera menuntaskan persoalan aset yang hingga kini belum memiliki kepastian legalitas. Menurut fraksi, persoalan tersebut terus berulang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun.
“Kami juga meminta pemerintah segera memberikan keputusan yang pasti terhadap aset-aset daerah yang legalitasnya belum jelas agar persoalan ini tidak terus menjadi temuan BPK setiap tahun,” pungkas Andi. (awi/aje)
