Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyambangi Indonesia Corruption Watch (ICW) di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Dia mengatakan Kementerian Sosial mendapatkan kritik dan masukan soal anggaran pengadaan di program Sekolah Rakyat.
"Saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat," kata Gus Ipul kepada waratwan seusai pertemuan di lokasi, Jumat (24/7/2026).
Gus Ipul menyebut, kritik dan masukan dari ICW sangat berharga untuk kelangsungan program. Untuk itu pihaknya akan menindaklanjuti hal tersebut.
"Saya dan Pak Wamen akan menindaklanjuti, mendalami, dan akan mengambil langkah-langkah yang nyata agar ke depan, ya, seluruh praktik-praktik yang tidak baik itu bisa dimitigasi, bisa dihindari, dan akhirnya sekolah rakyat benar-benar sesuai tujuan Bapak Presiden, yaitu memberikan pendidikan dengan lingkungan yang berkualitas untuk keluarga paling tidak mampu," jelasnya.
Gus Ipul menambahkan, kajian soal program Sekolah Rakyat juga didapat dari Inspektorat Jenderal dan BPK. Katanya ada kesamaan temuan dari ketiga pihak tersebut.
"Ada kesamaan temuan-temuan yang diberikan oleh ICW maupun juga oleh Irjen dan juga yang ada di BPK. Jadi ini ada hal-hal yang sama yang kita harapkan nanti jadi perbaikan ke depan, ya, jadi perbaikan untuk pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Sosial," ucap dia.
Tak hanya itu, Gus Ipul menegaskan pihaknya siap menerima kritik dan masukan dari berbagai pihak. Menurutnya, kajian yang telah diberikan punya data yang akurat.
"Yang terakhir, kami sangat terbuka, ya, kritik, saran dari pihak manapun, apalagi dilakukan dengan melampirkan data-data yang akurat. Apa yang disampaikan oleh ICW semuanya itu dilampiri dengan data-data yang sangat akurat," ucapnya.
Selanjutnya Koordinator ICW Almas Sjafrina mengatakan, pihaknya memang sedang
mengkaji program Sekolah Rakyat. Mereka berpendapat pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif.
"Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya," ucap Almas.
Dia menerangkan, ICW punya beberapa data terhadap program Sekolah Rakyat yang disebut rentan terjadi tindak pidana korupsi. Terlebih program itu baru.
"Memang ICW sedang mendalami beberapa data, sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan, mulai dari soal pemilihan metode pengadaan, kemudian ada dugaan markup begitu ya dengan melihat harga, kemudian juga ada sorotan terkait dengan penyedia yang ada yang berulang dan sebagainya," imbuhnya.
Dia berharap data yang diberikan dapat menjadi masukan. Dia ingin Gus Ipul dapat mencegah praktik korupsi dalam program ini.
"Sehingga nanti kami sebagai masyarakat sipil yang punya komitmen untuk mengawal program-program strategis pemerintah yang kita tahu sangat rentan potensi korupsinya gitu, tentu itu tidak kita harapkan begitu ya di tengah situasi
ekonomi dan keterbatasan anggaran saat ini," katanya.
"Jadi spirit-nya ICW adalah jangan sampai uang publik begitu itu kemudian punya kerentanan korupsi yang tinggi dan benefit untuk publiknya akhirnya sangat kurang," sambungnya.
(tsy/dek)
