REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Ratusan massa yang tergabung dalam Guyub Jateng menggelar aksi memukul kentongan di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Kota Semarang, Jumat (24/7/2026). Aksi simbolik tersebut untuk menegaskan soal adanya mara bahaya di Jateng, terutama terkait krisis lingkungan dan kriminalisasi warga yang mempertahankan ruang hidupnya dari industri ekstraktif.
Sebelum berkumpul di depan Kantor Gubernur Jateng, massa Guyub Jateng, yang terdiri dari petani, buruh, dan mahasiswa dari berbagai daerah di Jateng, memulai aksi jalan sambil memukul kentongan dari Taman Budaya Raden Saleh (TBRS) Semarang. Mereka kemudian bergerak ke Mapolda Jateng di Jalan Pahlawan.
Baca Juga
Eks Jampidsus Diperiksa, KPK Ungkap Enam Alasan Ambil Alih Kasus
Liburan yang Bukan Sekedar Rekreasi, Tetapi Merawat Silaturahmi
Panitia Piala Presiden Elite 2026 Apresiasi Dukungan Imigrasi untuk Kedatangan Klub Asing
Setelah itu, titik pemberhentian akhir adalah depan Kantor Gubernur Jateng yang juga berlokasi di Jalan Pahlawan. Aksi memukul kentongan dilakukan pada hari ketiga atau hari terakhir unjuk rasa massa Guyub Jateng di depan Kantor Gubernur Jateng.
Selama tiga hari, peserta aksi yang berasal dari setidaknya 28 kabupaten/kota di Jateng menyuarakan kritik soal perampasan tanah untuk industri ekstraktif, kriminalisasi petani atau warga yang mempertahankan ruang hidupnya, dan dampak pertambangan terhadap kelestarian lingkungan.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Koordinator Jateng Guyub, Joko Priyanto, mengungkapkan, kentongan merupakan simbol komunikasi yang identik dengan masyarakat desa. "Kami pukul kentongan sebagai tanda bahaya sebenarnya. Kami melihat Jawa Tengah ini lagi bahaya. Makanya kami bunyikan tanda bahaya," ucapnya ketika diwawancara awak media.
Dia menambahkan, ada sejumlah bahaya yang saat ini dihadapi Jateng. "Termasuk kerusakan lingkungan, kriminalisasi terhadap petani, kerusakan hutan. Karena dulur-dulur itu sebagian ada yang dikriminalisasi, kami desak untuk dibebaskan. Ada di Dayunan (Kendal), di Pati ada di Pundenrejo, di Jepara, Rembang, Blora. Jumlahnya kalau tidak salah tujuh atau delapan orang," kata Joko.
Joko sendiri mengaku bahwa saat ini dia masih berstatus tersangka di Polda Jateng. Penersangkaan terhadap Joko dilakukan ketika dia vokal menyuarakan penolakan pabrik PT Semen Indonesia di Rembang.
"Saya sendiri sampai hari ini masih tersangka di Polda Jateng, itu statusnya masih tersangka dari 2017," ucapnya.
Joko menegaskan bahwa dia hanya berjuang untuk menjaga kelestarian lingkungan. "Ini satu bentuk kecintaan terhadap negara dan bangsa ini. Tapi apa yang kita dapat? Justru kita dibungkam, dikriminalisasi," ujarnya.
Aktivis hak asasi manusia (HAM), Asfinawati, turut hadir dalam aksi unjuk rasa Guyub Jateng. Dia mengatakan, kehadirannya adalah bentuk solidaritas. Asfinawati secara khusus menyoroti soal isu kerusakan ekologis di Jateng.
Menurut dia, kerusakan ekologis tidak hanya berdampak pada masyarakat yang tinggal di daerah terkait, tapi juga akan berimbas dan dirasakan warga di daerah lainnya. "Saya ingin memberikan pesan bahwa masalah lingkungan di suatu wilayah, itu adalah masalah semua orang. Karena udara saling terhubung, air pada akhirnya akan terhubung," ucapnya.
Asfinawati menilai, saat ini wilayah di pesisir utara Jateng menghadai banjir rob akibat penurunan muka tanah. Dana yang dibutuhkan untuk menangani banjir tersebut pun tergolong besar. Dia mencontohkan, untuk penanganan banjir di Semarang saja, pemerintah harus menggelontorkan dana setidaknya Rp500 miliar.
"Saya baca, untuk penanganan banjir di daerah Demak, Pemprov Jateng mengajukan (dana) Rp1,7 triliun. Untuk Pekalongan dan sekitarnya Rp1,5 triliun. Saya tidak tahu apakah Rp3,2 triliun ini diberikan oleh pemerintah (pusat) kepada pemerintah provinsi. Tapi artinya kebutuhan untuk menangani banjir adalah Rp3,2 triliun, menutut kacamata pemerintah provinsi," kata Asfinawati.
Dia menambahkan, dana sebesar itu seharusnya dapat dialokasikan untuk pendidikan atau pembangunan rumah untuk masyarakat miskin. "Tapi uang negara habis mengurusi kerusakan lingkungan yang tidak diurus oleh pemerintah daerah atau bahkan pemerintah pusat," ujarnya.
Asfinawati juga menyoroti kriminalisasi terhadap warga Jateng yang berusaha mempertahankan ruang hidupnya. "Kalau kita lihat data LBH-YLBHI, Kontras, Amnesty, dan lainnya, maka kita akan lihat bahwa sebagian besar orang yang dikriminalisasi itu karena bersuara. Bersuara soal apa? Salah satunya soal lingkungan. Ada juga yang bersuara karena ruang hidupnya diambil, tanahnya diambil, sumber airnya dicemari," katanya.
Dia menilai, hal tersebut cukup ironis karena aparat cenderung memusuhi rakyat dan berusaha membenarkan negara.
Ratusan massa yang tergabung dalam Guyub Jateng menggelar aksi memukul kentongan di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Kota Semarang, Jumat (24/7/2026). - (REPUBLIKA/Kamran Dikrama)
