Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan pemerintah belum berencana menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi meski harga minyak dunia sempat melonjak hingga menyentuh level US$100 per barel.
Menurut Purbaya, pemerintah saat ini lebih memprioritaskan pembenahan mekanisme distribusi agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran. Dengan demikian, volume konsumsi dapat dikendalikan tanpa perlu menambah kuota.
"Tidak. Yang kita pastikan subsidi tepat sasaran sehingga bisa terkendali volumenya itu. Nanti kalau itu kita tunggu si Pertamina mau ngusulin apa, hal-hal yang lain ya saya akan lihat nanti," kata Purbaya saat ditemui di kawasan Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Purbaya menjelaskan, lonjakan harga minyak dunia tidak menjadi kejutan bagi pemerintah karena asumsi harga tersebut telah diantisipasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh sebab itu, pemerintah masih memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian apabila diperlukan.
"Berarti kan berbalik seperti sebelumnya kan, kita asumsikan kan 100, berarti keadaannya bukan berarti hal yang baru untuk kita, jadi bisa kita adjust lagi nanti. Anggarannya seperti sebelumnya, jadi enggak kaget lah," terangnya.
Ia juga memastikan kondisi fiskal Indonesia tetap kuat meski tekanan harga minyak meningkat. Namun, kenaikan harga energi tersebut membuat ruang fiskal pemerintah menjadi lebih terbatas, terutama untuk menambah belanja kementerian, lembaga, maupun transfer ke daerah.
"Masih (kuat). Tapi tadinya kan begini ketika harga minyak turun saya pikir saya ada ruang untuk menambah belanja ke daerah dan lain-lain ya. Masuk kementerian lembaga, artinya sekarang kalau balik lagi ke situ ya ruangnya semakin terbatas saja. Tapi enggak membahayakan APBN sendiri, karena ini bukan keadaan baru kan," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kenaikan harga minyak tidak mengubah perhitungan stimulus ekonomi yang telah disiapkan pemerintah pada Semester II-2026. Pasalnya, penyusunan paket stimulus sejak awal sudah menggunakan asumsi harga minyak berada di kisaran USD100 per barel.
"Waktu stimulus kemarin dilakukan kan dengan asumsi harga minyak 100 juga, jadi nggak ada perubahan signifikan. Cuma yang mau saya tambahin ke beberapa kementerian lembaga maupun ke daerah mungkin enggak seluasa sebelum itu," jelasnya.
Di sisi lain, Purbaya menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Sementara itu, harga BBM non-subsidi akan tetap mengikuti mekanisme pasar.
Baca Juga: Harga Minyak Tembus US$100, Pertalite Bakal Naik? Ini Kata Purbaya
Baca Juga: Rupiah Nyaris Rp18.000 per Dolar AS, Gejolak Timur Tengah dan Harga Minyak Jadi Pemicu
"BBM non-subsidi kan emang gak disubsidi kan, kalau yang subsidi akan kita jaga terus," tegasnya.
Saat ini, Kementerian Keuangan bersama kementerian dan lembaga terkait tengah menyiapkan berbagai simulasi fiskal sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet. Simulasi tersebut mencakup sejumlah skenario harga minyak dunia untuk memastikan APBN tetap terjaga dalam berbagai kondisi.
"Cuman kemarin waktu di rapat Kabinet, Presiden meminta kami melakukan simulasi untuk harga minyak dengan stimulus yang berbeda. Bukan 100 saja atau lebih jadi gimana kita anggarannya jadi kita sedang hitung tadi," pungkasnya.
