jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengingatkan semua untuk menjaga keutuhan Nahdlatul Ulama (NU) dari upaya adu domba dan intervensi politik jelang pelaksanaan Muktamar ke-35 organisasi para nahdiyin itu.
Hal demikian dikatakan Hasto dalam acara Room Diskusi Serial 7 bertajuk NU Masa Depan dan Masa Depan NU: Sinergitas Pemikiran Nasionalis dan Agama yang digelar Yayasan Talibuana Nusantara di Jakarta Selatan, Jumat (24/7).
BACA JUGA: Menkeu Purbaya Bertemu Gus Yahya Menjelang Muktamar NU, Bahas Apa?
"NU terlalu besar untuk dilibatkan dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis. Jangan pernah coba-coba memecah belah NU demi ambisi kekuasaan," kata dia, Jumat.
Hasto mengatakan NU menjadi organisasi yang punya rekam panjang untuk mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil’alamin.
BACA JUGA: Kalau Diminta, Kiai Zulfa Mustofa Siap Maju di Muktamar NU
Termasuk, NU telah ikut membentuk DNA Indonesia bersama PNI, Muhammadiyah, dan seluruh komponen bangsa lainnya baik dari kalangan Kristen, Hindu, Buddha, Kepercayaan kepada Tuhan, serta komponen bangsa lainnya.
"NU itu milik Indonesia dan dunia yang ditakdirkan dengan jiwa keislaman serta konsepsi pemikiran yang luar biasa," kata dia.
BACA JUGA: Ikhtiar Menjaga Kesinambungan Ilmu, KH Zulfa Mustofa Luncurkan Kitab Menjelang Muktamar NU
Hasto begitu kagum dengan pemikiran visioner para pendiri NU yang tergambarkan dalam logo organisasi yang dibentuk pada 1926 itu.
“Logo NU sangat membumi, visioner dan futuristik, apalagi dengan kontribusi patriotismenya melalui Resolusi Jihad di dalam perjuangan mengusir bala tentara Sekutu yang ditunggangi NICA untuk menjajah kembali Indonesia," ujarnya dengan penuh semangat.
Hasto menilai dinamika politik kekuasaan modern yang otoriter dan populis sering kali mencoba mengaburkan core ideology (inti ideologi) parpol maupun organisasi keagamaan melalui berbagai intervensi kekuasaan.
Namun, dia mengajak elite NU tidak ikut dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis yang bisa memecah organisasi.
"Siapa pun yang mencoba mengooptasi atau memecah belah NU demi ambisi kuasa akan menerima karma politik dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita jadikan NU sebagai penjaga moral, pembawa kerukunan, kebenaran, keadilan, dan pencerah bagi bangsa di tengah berbagai kegelapan yang terjadi saat ini," kata Hasto.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua PBNU KH. Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil) menegaskan betapa krusialnya peran organisasi yang tetap merawat pemahaman seperti PDIP dan NU di tengah maraknya tren masyarakat yang kian nonideologi dan pragmatis.
Gus Ulil mencermati bahwa di era post-truth (pasca-kebenaran) serta disrupsi informasi digital saat ini, masyarakat sangat rentan terpolarisasi oleh isu dangkal dan kehilangan kompas kebenaran.
Menurut dia, di saat banyak kelompok mulai mengabaikan ideologi, keberadaan PDIP dan NU menjadi benteng pertahanan sosial yang sangat vital.
"Dua kekuatan sosial utama yang secara konsisten masih peduli, memegang teguh, dan merawat pentingnya ideologi adalah kaum nasionalis di PDI Perjuangan dan kaum agama di NU," ujar Gus Ulil.
Gus Ulil menjelaskan bahwa ideologi atau akidah dalam konteks keagamaan, menjadi panduan hidup berbangsa agar tidak kepaten obor (kehilangan petunjuk).
Namun, dia mengingatkan pentingnya memandang ideologi secara terbuka dan fleksibel sebagaimana dirumuskan oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan KH. Achmad Siddiq di NU.
"Ikatan ideologi di NU sengaja didesain fleksibel dan tidak kaku agar mampu berdialog dengan perubahan zaman tanpa memicu perpecahan, namun tetap kokoh menjaga arah kemajuan bangsa," katanya.
Sementara itu, Staf Khusus Wapres 2019–2024 H. Robikin Emhas dalam diskusi menekankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila bukan hal yang jatuh dari langit atau given.
Menurut dia, NKRI dan Pancasila menjadi konsensus nasional pada 18 Agustus 1945 melalui hasil pemikiran pendiri bangsa.
"Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara Pancasila di mana nilai-nilai agama menjadi sumber moralitas tata kelola bernegara," ujar Robikin.
Dia mengaku meneladani kecerdasan geopolitik pendiri NU KH. Hasyim Asy'ari, yang jauh sebelum kemerdekaan telah mencermati dinamika global dan merumuskan doktrin Hubbul Wathan Minal Iman (Cinta Tanah Air adalah Bagian dari Iman) untuk menjaga keutuhan Nusantara.
Keberanian pemikiran ulama NU juga terbukti pada Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin tahun 1936, di mana para ulama menetapkan Nusantara sebagai Darul Islam (wilayah aman bagi umat Islam) meski di bawah pemerintahan kolonial Hindia Belanda. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ada Desakan Agar Muktamar NU Digelar di Jakarta Saja
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Aristo Setiawan
