jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendorong percepatan transformasi layanan di lingkungan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui digitalisasi berbagai layanan dan perizinan demi menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan.
Hal ini disampaikan Menhut Raja Juli dalam rapat bersama jajaran Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Selasa (21/7).
BACA JUGA: KPK Tolak Laporan Amplop Menhut Raja Juli karena Lagi Mengusut Kasus Suap Suhardiman Amby
Dia menilai perubahan di lingkungan Kemenhut mulai menunjukkan hasil yang positif.
Tidak hanya karena penyempurnaan regulasi, tetapi juga perubahan pola pikir dan budaya kerja.
BACA JUGA: Menhut Raja Juli Dinilai Pulihkan Kepercayaan Investor terhadap Perdagangan Karbon
“Saya merasakan progres yang luar biasa. Dulu yang rasanya tidak mungkin, sekarang jadi mungkin, dengan perubahan mindset, kultur maupun regulasi yang kami lakukan. Kami perbaiki pelayanan terutama kepada publik,” kata Menhut Raja Juli.
Untuk mempercepat transformasi tersebut, Sekjen PSI itu meminta seluruh unit eselon I memetakan layanan yang dimiliki agar dapat menentukan prioritas digitalisasinya.
BACA JUGA: Menhut Apresiasi Langkah KPK Bersihkan Tata Kelola Kehutanan
Beberapa digitalisasi yang dilakukan, yakni etiket Taman Nasional, pengaduan dalam peneggakan hukum (Gakkum), Portal Elektronik Surat Angkut Tumbuhan Alam dan Satwa Liar (Pesats) hingga Sistem Pemantauan Karhutla (Sipongi).
Menurutnya wajah pelayanan publik di Kemenhut harus mengikuti perkembangan zaman.
Menhut menilai masih terdapat layanan yang menggunakan pola konvensional, sehingga perlu dibenahi menjadi lebih modern, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Saya kira kami bisa kumpulkan semua layanan dari masing-masing direktorat jenderal, lalu kami lihat mana yang menjadi prioritas untuk diperbaiki dengan sistem online dan antrean. Saya masih melihat ada loket yang seperti loket pembayaran listrik zaman dulu," ungkapnya.
"Padahal pelayanan yang baik sudah seperti di perbankan, terbuka, antreannya tertata, bahkan masyarakat bisa memilih jadwal kedatangan dan mengetahui nomor antreannya sebelum datang,” sambungnya.
Dia menegaskan, pembenahan pelayanan tersebut menjadi salah satu agenda prioritas yang akan terus dikawal.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, transformasi digital diharapkan dapat memperkuat reformasi birokrasi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan Kementerian Kehutanan.
“Ini agenda yang akan saya perbaiki, supaya apa yang diinginkan Presiden Presiden terkait ease of doing business bisa terwujud,” Pungkas Menhut Raja Juli. (ddy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menhut Raja Juli: Perdagangan Karbon Tidak Hanya untuk Elite, Tetapi
Redaktur & Reporter : Dedi Sofian
