Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang berbicara mengenai koalisi politik dan meyakini hati PDIP sama dengan pemerintah. Ganjar mengatakan cita-cita yang sama tak berarti harus bergabung dengan koalisi.
"Kami sependapat bahwa seluruh kekuatan politik memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga bangsa dan menjalankan amanat UUD 1945 dan menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai sumpah jabatan. Dalam pengertian itulah, tentu semangat kebangsaan kita sama. Namun, kesamaan cita-cita tidak berarti semua partai harus berada dalam satu barisan pemerintahan," kata Ganjar kepada wartawan, Jumat (24/7/2026).
Ganjar kemudian bicara soal sistem demokrasi. Dia mengatakan pemerintah dan partai bukan koalisi pemerintah menghadirkan sistem check and balances.
"Justru dalam sistem demokrasi, pembagian peran antara pemerintah dan kekuatan penyeimbang merupakan mekanisme yang sehat agar checks and balances berjalan dan kekuasaan tidak kehilangan kontrol, sehingga tidak menuju pada kekuasaan mutlak," ujarnya.
Dia menegaskan PDIP bukan bagian dari koalisi pemerintah Prabowo-Gibran. Meski demikian, dia menjamin PDIP tetap menghormati Prabowo.
"Karena itu, posisi PDI Perjuangan hari ini sudah jelas. Kami menghormati Presiden sebagai kepala pemerintahan yang memperoleh mandat rakyat, tetapi kami juga akan menjalankan fungsi kontrol secara konsisten," ujarnya.
PDIP, kata Ganjar, akan memberi kritik untuk menjaga kebijakan tetap berpihak pada rakyat. Dia mengatakan dinamika politik di masa depan bisa aja berubah.
"Kritik yang kami sampaikan bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan untuk menjaga agar kebijakan tetap berada dalam koridor konstitusi dan berpihak kepada rakyat. Soal dinamika politik ke depan, biarlah waktu yang menjawab," ujarnya.
"Yang pasti, sikap politik PDI Perjuangan tidak ditentukan oleh rayuan kekuasaan atau jabatan, melainkan oleh kepentingan rakyat dan komitmen menjaga demokrasi," sambungnya.
(amw/idn)
