Pukul sembilan pagi, gaji masuk. Pukul dua siang, uang itu sudah berpindah tempat. Sewa kamar mengambil bagian awal. Cicilan motor menyusul. Listrik, kuota internet, beras, minyak goreng, uang sekolah anak, kiriman untuk orangtua, dan utang kecil di warung menunggu giliran.
Yang tersisa bukan keleluasaan, melainkan senarai larangan. Jangan sakit. Jangan pulang kampung. Jangan membeli barang yang tidak mendesak. Jangan berharap akhir bulan datang dengan tenang.
Di televisi, orang berbicara tentang ekonomi yang tumbuh. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% pada 2025, lebih tinggi daripada 5,03% pada 2024. Angka kemiskinan Maret 2025 turun menjadi 8,47%, dengan 23,85 juta penduduk miskin.
Tingkat pengangguran terbuka Februari 2025 tercatat 4,76%. Rata-rata upah buruh mencapai Rp3,09 juta. Angka-angka itu penting. Negara memerlukan data agar tidak mengambil keputusan dengan perasaan. Tetapi tabel yang membaik tidak selalu membuat dapur warga terasa lebih aman.
Di dapur, ekonomi memakai bahasa liyan. Harga beras naik sedikit saja, menu keluarga berubah. Order ojek turun sedikit saja, jam kerja bertambah. Satu pabrik berhenti, satu kota kecil ikut menghitung ulang hidupnya.
Saat Sritex resmi tutup pada 2025, sejumlah laporan menyebut lebih dari sepuluh ribu karyawan terkena pemutusan hubungan kerja. Bagi statistik, itu data ketenagakerjaan. Bagi keluarga pekerja, itu cicilan, seragam sekolah, obat orang tua, dan rasa takut membuka pagi.
Terlalu Percaya DiriEkonomi buruk sering datang dengan suara mantap. Ia menyukai kalimat pendek. Kalau miskin, berarti kurang usaha. Kalau harga naik, rakyat harus hemat. Kalau industri ingin maju, buruh jangan banyak menuntut. Kalau investasi masuk, semua akan ikut sejahtera. Kalau bantuan tunai diberikan, orang miskin akan celih.
Kalimat seperti itu mudah menyebar karena memberi rasa pasti. Ia rapi untuk pidato. Ia cocok untuk poster. Ia mudah dipotong menjadi video pendek. Namun hidup ekonomi warga tidak pernah serapi itu.
Abhijit V. Banerjee dan Esther Duflo, dalam Good Economics for Hard Times (PublicAffairs, 2019), mengingatkan bahwa masalah ekonomi besar tidak dapat dijawab dengan slogan. Ekonomi yang baik berangkat dari fakta yang mengganggu, menguji dugaan dengan data, memperbaiki kesalahan, lalu tetap rendah hati di hadapan kenyataan (Banerjee & Duflo, 2019, hlm. 9, 13).
Indonesia sering berjalan ke arah sebaliknya. Kita mudah jatuh cinta pada formula. Hilirisasi akan membuka pekerjaan. Digitalisasi akan menyelamatkan usaha kecil. Pelatihan akan menjawab pengangguran. Bantuan sosial akan meredakan kemiskinan. Investasi akan mengangkat semua orang. Sebagian benar. Sebagian perlu. Namun formula berubah menjadi ekonomi buruk saat ia menolak melihat siapa yang tertinggal.
Martabat tak TertulisBanerjee dan Duflo mengkritik kebiasaan ekonom menyempitkan kesejahteraan menjadi pendapatan dan konsumsi. Manusia membutuhkan penghormatan, keluarga, teman, martabat, kesenangan, dan hubungan sosial. Percakapan ekonomi yang baik harus mengakui hasrat manusia untuk dihormati dan terhubung dengan orang lain (Banerjee & Duflo, 2019, hlm. 13-14).
Gagasan itu terdengar sederhana, tetapi sering hilang dari kebijakan. Guru honorer membutuhkan gaji laik. Ia juga membutuhkan pengakuan bahwa pekerjaannya penting. Buruh pabrik membutuhkan upah. Ia juga membutuhkan kepastian bahwa masa depannya tidak putus lewat pesan singkat. Petani membutuhkan pupuk. Ia juga membutuhkan harga panen yang tidak membuatnya kalah sebelum musim selesai. Pengemudi ojek online membutuhkan order. Ia juga membutuhkan aturan yang membuatnya tidak sendirian melawan algoritma.
Kemiskinan tidak pernah datang sebagai angka saja. Ia datang sebagai rasa malu saat mengurus bantuan, rasa cemas saat anak meminta buku, rasa takut saat sakit, dan rasa kecil saat pejabat memperlakukan bantuan sebagai kemurahan pribadi. Bantuan yang baik tidak membuat warga merasa berutang budi kepada kekuasaan. Bantuan yang baik membuat warga merasa negara menjalankan kewajibannya.
Tidak Sampai ke RumahPertumbuhan tetap penting. Tanpa pertumbuhan, negara selit belit membiayai sekolah, rumah sakit, jalan, riset, dan perlindungan sosial. Namun pertumbuhan tidak boleh menjadi satu-satunya bahasa ekonomi. Produk domestik bruto dapat naik, sementara rasa aman warga turun. Grafik dapat bergerak, sementara pekerjaan layak makin sulit ditemukan.
Dalam pembahasan tentang perdagangan, Banerjee dan Duflo menolak cara berpikir yang terlalu cepat merayakan keuntungan pasar. Perdagangan dapat menurunkan harga dan memperluas pilihan.
Walakin perdagangan juga bisa meninggalkan pekerja, kota, dan sektor tertentu. Korban perubahan ekonomi tidak otomatis pindah kerja, pindah tempat, atau naik keterampilan dalam waktu singkat. Mereka membawa usia, keluarga, utang, rumah, dan identitas kerja (Banerjee & Duflo, 2019, Bab 3).
Di Indonesia, pelajaran itu terasa dalam industri tekstil, pertanian, pasar tradisional, dan usaha kecil yang berhadapan dengan impor murah serta platform besar. Pemerintah boleh berbicara tentang daya saing, nilai tambah, ekspor, dan transformasi. Warga bertanya dengan bahasa yang lebih langsung. Pekerjaan saya aman atau tidak. Harga panen saya jatuh atau tidak. Anak saya masih bisa sekolah atau tidak.
Perlu Membuktikan DiriEkonomi buruk membuat negara tampak seperti mesin pengumuman. Negara merilis angka, memasang spanduk, membuka program, lalu meminta warga percaya. Padahal kepercayaan tidak lahir dari perintah. Ia tumbuh dari pengalaman yang berulang: layanan yang jelas, data yang benar, pejabat yang mau menjelaskan, dan pengaduan yang benar-benar dijawab.
Banerjee dan Duflo meneroka bahwa ekonomi terbaik sering tidak datang sebagai ramalan besar. Ekonom yang baik lebih mirip tukang ledeng. Ia memeriksa bagian yang bocor, mencoba perbaikan, melihat apakah air mengalir, lalu kembali ketika saluran masih mampat (Banerjee & Duflo, 2019, hlm. 12-13).
Indonesia membutuhkan watak seperti itu. Kurangi kesombongan desain besar. Perbanyak uji coba yang terukur. Dengarkan warga penerima kebijakan. Perbaiki data bantuan sosial. Lindungi pekerja saat industri berubah. Buat pajak terasa adil. Hubungkan sekolah vokasi dengan kebutuhan daerah. Jaga pasar tradisional tanpa memusuhi teknologi. Atur platform digital agar inovasi tidak berubah menjadi kerja tanpa perlindungan.
Bantuan sosial juga perlu keluar dari logika panggung. Program tunai penting karena banyak keluarga membutuhkan uang cepat. Akan tetapi uang saja tidak cukup. Warga miskin membutuhkan layanan yang menghormati mereka, pendampingan yang tidak menggurui, dan akses untuk mengadu ketika data salah. Ekonomi yang manusiawi tidak berhenti pada transfer. Ia memeriksa apakah penerima bantuan merasa lebih aman dan lebih dihargai.
Maukah Mendengar?Arkian, pertanyaan ekonomi yang baik sering terdengar semenjana. Apakah bantuan sampai kepada orang yang tepat. Apakah pelatihan benar-benar terhubung dengan pemberi kerja. Apakah kawasan industri menyerap tenaga lokal. Apakah pekerja informal punya jaminan saat sakit. Apakah subsidi pangan menurunkan beban dapur. Apakah proyek besar membuat warga sekitar naik kelas atau hanya menonton truk lewat.
Pertanyaan seperti itu jarang terdengar megah. Namun di sanalah ekonomi bekerja sebagai urusan manusia. Anggaran negara, investasi, pajak, perdagangan, dan teknologi harus berakhir di tempat yang konkret: rumah kontrakan, pasar, sawah, pabrik, jalan raya, ruang kelas, dan dapur.
Ekonomi buruk membuat warga merasa kegagalan selalu salah mereka. Ekonomi baik bertanya lebih jauh. Siapa yang menanggung risiko. Siapa yang menikmati keuntungan. Siapa yang tidak pernah hadir di meja rapat. Siapa yang diminta berkorban atas nama pertumbuhan.
Zaman sulit tidak membutuhkan ekonomi yang paling keras berbicara. Ia membutuhkan ekonomi yang paling jujur melihat kenyataan. Ekonomi yang tidak menuduh warga miskin sebelum memeriksa sistem. Ekonomi yang tidak memuja pasar sebelum menghitung luka sosial. Ekonomi yang tidak menjadikan pertumbuhan sebagai akhir percakapan.
Indonesia tidak kekurangan angka. Indonesia sering kekurangan cara meneroka manusia di balik angka. Kebijakan publik yang baik harus berani mengakui satu hal ihwal: warga tidak hidup di dalam grafik. Mereka hidup di rumah, pasar, sekolah, pabrik, ladang, dan jalan. Di sanalah ekonomi terasa. Di sanalah martabat diuji.
