DPR RI meminta dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS), guna memastikan tata kelola yang akuntabel, kesejahteraan satwa, serta keberlanjutan destinasi wisata edukasi tersebut.
Chusnunia Chalim, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi dana pakan hewan periode 2016-2024 senilai Rp10,2 miliar, yang menyeret Choirul Anwar, mantan Direktur Utama KBS.
“Kami prihatin. Yang menjadi korban adalah hewan-hewan di sana. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi,” katanya dalam kunjungan reses ke Surabaya, Jawa Timur, Jumat (24/72/2026).
Antara melaporkan, Chusnunia Chalim mengingatkan bahwa kejadian serupa tidak boleh terulang, terlebih jika berdampak langsung pada kesejahteraan satwa yang ada di dalamnya. Menurutnya, pengelolaan destinasi wisata berbasis konservasi harus mengedepankan prinsip keberlanjutan, dengan memastikan kesehatan, perawatan, dan kebutuhan satwa terpenuhi secara optimal.
“Pariwisata harus ditata ulang. Kita harus berbicara tentang keberlanjutan, tetapi juga memastikan bahwa jika ada satwa, maka kesehatan dan kebutuhan mereka benar-benar terjamin,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila diperlukan, pihak pengelola dapat mempertimbangkan opsi penghentian sementara operasional hingga sistem pengelolaan dibenahi secara menyeluruh, sehingga tata kelola dapat berjalan lebih baik dan potensi terulangnya persoalan serupa bisa dicegah sejak awal.
“Setelah ada pola pengelolaan yang baik dan tidak lagi berpotensi terjadi korupsi atau persoalan serupa, barulah bisa dibuka kembali,” ujarnya.
Di sisi lain, Chusnunia Chalim menyebut bahwa masyarakat saat ini sebenarnya memiliki beragam pilihan destinasi wisata edukasi bagi anak, yang dapat menjadi sarana rekreasi sekaligus pembelajaran. Meski demikian, ia menilai KBS tetap memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata edukasi, asalkan dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan satwa.
Atas dasar itu, Komisi VII DPR merekomendasikan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola KBS, sebagai langkah perbaikan ke depan. Chusnunia Chalim bahkan menyatakan Komisi VII DPR terbuka untuk melakukan kunjungan lapangan guna melihat kondisi KBS secara langsung.
“Boleh (berkunjung ke KBS), dengan senang hati,” ujarnya.(ant/iss)
