REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang melibatkan masyarakat dalam upaya memberantas begal dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) melalui program sayembara. Menurut dia, pelibatan masyarakat merupakan bagian dari upaya membangun sistem keamanan yang melibatkan seluruh elemen.
Meski demikian, Ono menilai penanganan tindak kriminal tidak cukup hanya mengandalkan sayembara. Pemerintah, kata dia, perlu membangun sistem yang lebih komprehensif dengan menyentuh faktor-faktor yang menjadi penyebab meningkatnya angka kejahatan.
"Di satu sisi, kebijakan ini mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan. Ini sejalan dengan semangat sistem keamanan semesta. Selain aparat penegak hukum, masyarakat juga dilibatkan, dan itu sangat baik," kata Ono, Sabtu (25/7/2026).
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat itu juga mengajak masyarakat menghidupkan kembali budaya gotong royong melalui ronda malam atau siskamling sebagai langkah pencegahan di lingkungan masing-masing.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Menurut Ono, meningkatnya kasus curanmor tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi masyarakat yang sedang menghadapi tekanan. Ia menyebut data nasional menunjukkan kasus curanmor meningkat sekitar 11,7 persen. Pada saat yang sama, jumlah masyarakat yang memanfaatkan pinjaman daring juga mengalami kenaikan hingga 28 persen.
"Kondisi tersebut menunjukkan ekonomi masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Maraknya PHK, inflasi, dan sulitnya memperoleh pekerjaan berpotensi mendorong meningkatnya tindak kriminal, termasuk curanmor," ujarnya.
Selain memperkuat partisipasi masyarakat, Ono mendorong pemerintah menghadirkan sistem pelaporan yang cepat, mudah, dan responsif. Menurut dia, masyarakat harus memiliki akses yang mudah untuk melaporkan setiap kejadian kriminal melalui berbagai saluran komunikasi.
Ia juga meminta aparat penegak hukum mengoptimalkan penempatan personel di kawasan yang selama ini menjadi titik rawan kejahatan agar pencegahan maupun penindakan dapat berjalan lebih efektif.
Dalam jangka panjang, Ono menilai penguatan ekonomi masyarakat harus menjadi bagian dari strategi menekan angka kriminalitas. Pemerintah, kata dia, perlu terus mendorong pertumbuhan UMKM, memperluas kesempatan kerja, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta berupaya mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Selain itu, program jaring pengaman sosial perlu diperkuat hingga tingkat RT, RW, desa, dan kelurahan. Pembinaan terhadap generasi muda melalui kegiatan positif yang sesuai dengan minat dan bakat mereka juga dinilai penting agar terhindar dari tindak kriminal.
Ono menegaskan, sayembara hanyalah salah satu instrumen dalam pemberantasan kejahatan. Karena itu, pemerintah perlu membangun sistem keamanan yang menyeluruh agar upaya menekan angka begal maupun curanmor dapat berjalan lebih efektif.
"Secara keseluruhan harus dibangun sebuah sistem yang komprehensif. Kami berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat terus mendorong terwujudnya sistem tersebut," kata Ono.
