REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggandeng sekitar 3.400 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk memperkuat upaya mitigasi bencana hingga tingkat desa. Para mahasiswa akan berperan mengedukasi masyarakat sekaligus menghimpun data kebencanaan sebagai dasar penyusunan strategi penanggulangan bencana yang lebih tepat sasaran.
Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan mengatakan kolaborasi tersebut dilakukan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) serta sejumlah perguruan tinggi di Kalimantan Timur.
Baca Juga
Petani Jadi 'Nelayan' di Situ Ciburuy, Kala Kemarau Jadi Berkah untuk Mereka
Apakah China dan Rusia Bantu Iran Serang Pangkalan AS? Ini Kata Media Barat
Meriahkan Hari Anak Nasional, Presiden PKS Cari Talenta Sepak Bola Hingga ke Mataram
"Kami berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa serta pihak universitas untuk meminta dukungan dari adik-adik mahasiswa KKN agar mengambil peran tematik terkait data kebencanaan," kata Buyung di Samarinda, Sabtu.
Menurut Buyung, sekitar 3.400 mahasiswa tersebut berasal dari sembilan perguruan tinggi di Kalimantan Timur. Mereka akan ditempatkan di berbagai desa selama pelaksanaan KKN untuk membantu pemerintah memperoleh gambaran langsung mengenai potensi ancaman bencana di masing-masing wilayah.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Selain memberikan edukasi kepada masyarakat, para mahasiswa juga akan melakukan pendataan empiris mengenai kondisi lingkungan, tingkat kerawanan, hingga kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai jenis bencana. Data tersebut selanjutnya akan dianalisis BPBD sebagai bahan penyusunan kebijakan mitigasi yang lebih efektif.
Buyung mengatakan pelibatan mahasiswa menjadi salah satu cara memperkuat pendekatan berbasis masyarakat dalam penanggulangan bencana. Kehadiran mahasiswa di desa-desa dinilai mampu menjembatani penyampaian informasi kebencanaan sekaligus membangun kesadaran warga mengenai pentingnya upaya pencegahan sejak dini.
Menurut dia, hasil pendataan yang dilakukan mahasiswa akan melengkapi informasi yang selama ini dimiliki pemerintah daerah. Dengan data yang lebih rinci hingga tingkat desa, pemerintah dapat menyusun langkah mitigasi sesuai karakteristik wilayah, termasuk mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, dan budaya masyarakat setempat.
Program tersebut juga diharapkan memperkuat pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana), yakni program nasional yang mendorong desa memiliki kemampuan mengenali ancaman, mengurangi risiko, serta melakukan penanganan awal ketika bencana terjadi.
Buyung menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak, terutama menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau. Berdasarkan berbagai kejadian sebelumnya, faktor aktivitas manusia masih menjadi penyebab dominan munculnya titik-titik kebakaran.
