JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menegaskan, pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat ketahanan wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah terdepan Indonesia.
"Serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah terdepan Indonesia," ujar Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman saat menerima audiensi Pemkab Kepulauan Meranti, dikutip Sabtu (25/7/2026).
Dalam kesempatan itu, BNPP juga membahas arah kebijakan dan usulan percepatan pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan, khususnya di Kepulauan Meranti.
Makhruzi menegaskan bahwa BNPP RI memandang Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu kawasan perbatasan yang memiliki nilai strategis dan memerlukan perhatian berkelanjutan dalam pembangunan. Menurutnya, berbagai aspirasi yang disampaikan Pemkab Kepulauan Meranti akan menjadi bahan pembahasan dan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga sesuai kewenangan masing-masing.
Baca Juga:Prabowo Bertemu Kapolri di Istana, Terima Laporan Kamtibmas-Persiapan Hari Bhayangkara 2026“Berbagai usulan yang disampaikan hari ini menjadi perhatian kami dan akan kami dorong melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar pembangunan kawasan perbatasan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar, memaparkan berbagai tantangan yang masih dihadapi wilayah perbatasan sekaligus menyampaikan sejumlah usulan prioritas pembangunan kepada BNPP RI.
Menurutnya, posisi strategis Kepulauan Meranti sebagai daerah terdepan Indonesia menyimpan potensi ekonomi dan geografis yang besar, namun masih menghadapi berbagai keterbatasan yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
“Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kawasan yang berada di garda terdepan negara dengan potensi yang sangat besar,” ujarnya.
“Namun, kami juga menghadapi tantangan nyata, mulai dari keterisolasian wilayah, keterbatasan infrastruktur dasar, hingga abrasi pantai yang terus mengancam wilayah perbatasan setiap tahunnya,” lanjut Asmar.
Baca Juga:3 Pengamen di Bekasi Coba Bakar Rumah Warga, Sempat Ditangkap dan Diselesaikan Melalui RJDia mengusulkan enam kebutuhan strategis yang dinilai mendesak. Di antaranya pembangunan pelabuhan internasional atau Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai pintu keluar-masuk resmi yang dapat mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memberikan perlindungan bagi pekerja migran melalui mekanisme yang legal, aman, dan tertib.
"Di bidang pelayanan dasar, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengajukan kebutuhan ambulans laut guna memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat di pulau-pulau terluar yang selama ini menghadapi kendala akses akibat kondisi geografis kepulauan," ujarnya.
"Kami sangat berharap alokasi program ini dapat segera direalisasikan demi menghadirkan hunian yang layak, sehat, dan aman bagi masyarakat kita di perbatasan," pungkasnya.
#nasional
