JAKARTA, DISWAY.ID - Forum Bersama (Forbes) NU 26 kembali menggelar Rembug Warga NU Seri 4 bertajuk "Merawat Jagat, Melupakan Umat? Peradaban Global Minus Pemberdayaan Lokal" .
Rembug warga ini digelar di Universitas Indonesia (UI) Kampus Salemba, Jakarta pada Sabtu, 25 Juli 2026.
Adapun, diskusi publik ini menjadi kelanjutan dari rangkaian Rembug Warga NU sebelumnya yang mengulas tentang tata kelola organisasi, pendanaan, hingga politik global di tubuh PBNU.
Dalam seri keempat ini, diskusi berfokus pada keseimbangan antara narasi peradaban global dengan agenda pemberdayaan umat di tingkat akar rumput.
Salah satu narasumber, Ketua PBNU Periode 2015–2020, Robikin Emhas, menegaskan bahwa Muktamar Nahdlatul Ulama yang akan digelar pada akhir Agustus bulan depan tidak boleh dipahami semata sebagai arena pergantian kepemimpinan.
BACA JUGA:Cak Imin Dorong Politisi NU Silakan Berkiprah di Partai, PBNU Harus Bersih dari Politik
"Muktamar sekali lagi bukan sekadar memilih Rais Aam atau Ketua Umum. Muktamar adalah kesempatan memperbarui kontrak pengabdian, momentum mengevaluasi perjalanan organisasi, tata kelola, dan juga marwah NU," kata Robikin.
Robikin juga mengingatkan pentingnya mengakhiri konflik elite yang dinilai telah mencederai kehormatan organisasi.
"Marwah NU telah tercabik-cabik hanya karena konflik elite PBNU. Kita semuanya malu, sampean semuanya pasti merasakan. Saya termasuk yang menjadi bagian yang menanggung rasa malu itu sedemikian rupa," ujar Robikin.
Menurutnya, kebesaran Nahdlatul Ulama tak hanya ditentukan oleh besarnya panggung yang dimiliki, melainkan oleh manfaat yang dirasakan umat.
"Marwah NU tidak lahir dari besarnya panggung yang kita miliki, tetapi dari besarnya manfaat yang kita berikan. Peradaban tidak dibangun dengan meninggalkan umat, melainkan dengan memuliakan umat. Umat yang kuat akan melahirkan peradaban yang bermartabat," pungkasnya.
BACA JUGA:Gus Ipul Ungkap Deretan Nama Calon Ketum PBNU, Ada Menag Nasaruddin Umar
Selain Robikin Emhas, forum ini menghadirkan dua narasumber lainnya dengan perspektif yang saling melengkapi.
Nyai Hj. Masruchah, MA, Sekretaris Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menjelaskan narasi peradaban dari perspektif keadilan hakiki, advokasi kelompok rentan, serta penguatan dakwah dan pemberdayaan berbasis masyarakat.
Sementara itu, Dr. Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif PRAKARSA periode 2015–2025, hadir untuk mengulas teknokrasi anggaran, redistribusi sumber daya PBNU, sekaligus menawarkan indikator kuantitatif Nahdlatul Ulama Sustainability Index (NUSI) sebagai instrumen untuk mengukur keberlanjutan dan dampak organisasi.
- 1
- 2
- »
