TABLOIDBINTANG.COM - Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perempuan, termasuk penyandang disabilitas, dinilai masih menghadapi berbagai tantangan untuk mengakses pasar yang lebih luas.
Karena itu, Asosiasi Pendampingan Perempuan Usaha Kecil dan Mikro (ASPPUK) mendorong agar kebijakan perdagangan dibuat lebih inklusif.
Hal tersebut menjadi salah satu isu yang dibahas dalam Training Advokasi Gender dan Perdagangan yang digelar ASPPUK di Jakarta pada 7-9 Juli 2026.
Kegiatan ini diikuti sekitar 35 peserta dari jaringan NGO ASPPUK, Jaringan Perempuan Usaha Kecil (JARPUK), komunitas UMKM perempuan, hingga organisasi perempuan penyandang disabilitas.
Direktur ASPPUK, Emmy Astuti, menilai pembahasan mengenai perdagangan internasional tidak seharusnya hanya berkutat pada ekspor, impor, tarif, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, kebijakan juga perlu mempertimbangkan pihak yang memiliki akses terhadap peluang ekonomi serta kelompok yang masih tertinggal.
"Kita perlu melihat lebih jauh: siapa yang memiliki akses terhadap peluang perdagangan, siapa yang mendapatkan manfaat, dan siapa yang justru tertinggal. Ketika kebijakan perdagangan disusun tanpa perspektif gender dan inklusi, ketimpangan yang sudah ada berisiko semakin lebar," kata Emmy Astuti.
Perempuan memiliki kontribusi besar dalam sektor UMKM. Namun, akses terhadap informasi pasar, teknologi, pembiayaan, sumber daya produktif, jaringan bisnis, hingga ruang untuk ikut menentukan kebijakan ekonomi masih menjadi tantangan.
Hambatan tersebut dinilai semakin kompleks bagi perempuan penyandang disabilitas yang masih berhadapan dengan diskriminasi dalam memperoleh kesempatan berusaha.
"Perempuan pelaku usaha kecil dan mikro tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perubahan ekonomi. Mereka harus menjadi subjek yang memiliki akses, suara, dan posisi dalam menentukan kebijakan perdagangan yang memengaruhi kehidupan dan usaha mereka," jelas Emmy Astuti.
ASPPUK juga mengungkap hasil riset terhadap 884 perempuan pelaku usaha dan kelompok marginal yang mereka dampingi.
Data tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan responden dalam perdagangan internasional masih sangat rendah.
Sebanyak 78,4 persen responden mengaku belum pernah melakukan ekspor. Sementara itu, hanya 1,7 persen yang tercatat rutin mengekspor produknya. Pada sektor impor, 79,3 persen responden belum pernah melakukan impor dan hanya 1,5 persen yang melakukannya secara rutin.
Menurut ASPPUK, kondisi tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan produksi.
Keterbatasan informasi pasar, pembiayaan, teknologi, sertifikasi, logistik, serta jaringan bisnis juga menjadi faktor yang membuat UMKM perempuan sulit menembus pasar internasional.
"Jangan sampai standar perdagangan dan berbagai persyaratan pasar justru menjadi tembok baru bagi UMKM perempuan dan perempuan dengan disabilitas. Kita membutuhkan kebijakan yang mampu membuka akses, bukan menciptakan hambatan baru," tutur Emmy.
Melalui pelatihan tersebut, ASPPUK berharap para peserta dapat memperkuat kemampuan advokasi berbasis data. Dengan begitu, pengalaman dan kebutuhan perempuan pelaku UMKM dapat lebih terdengar dalam proses penyusunan kebijakan.
"Advokasi tidak cukup hanya dengan menyampaikan aspirasi. Kita membutuhkan data, pengalaman perempuan di lapangan, analisis kebijakan, jejaring, dan strategi yang jelas agar suara UMKM perempuan benar-benar masuk dalam proses pengambilan keputusan," pungkas Emmy.
