Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencatat realisasi pembiayaan utang pemerintah mencapai Rp 477,4 triliun hingga 30 Juni 2026. Nilai tersebut setara 57,4 persen dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026 sebesar Rp 832,2 triliun.
Berdasarkan dokumen APBN KiTa edisi Juli 2026, realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada semester I 2025, pembiayaan utang baru mencapai Rp 315,4 triliun atau 40,6 persen dari target APBN sebesar Rp 775,9 triliun.
Realisasi pembiayaan utang tahun ini terutama berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Hingga akhir Juni 2026, penerbitan SBN telah mencapai Rp 501,2 triliun atau 62,7 persen dari target APBN sebesar Rp 799,5 triliun.
Sementara itu, komponen pinjaman tercatat minus Rp 23,8 triliun atau setara minus 72,8 persen terhadap target APBN sebesar Rp 32,7 triliun.
Dalam dokumen APBN KiTa, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pembiayaan utang tetap dikelola secara hati-hati agar mendukung pengelolaan fiskal yang sehat.
“Pembiayaan utang dikelola secara prudent dan terukur serta memperhatikan likuiditas pemerintah, kondisi kas yang optimal, dan dinamika pasar keuangan,” tulis Purbaya dalam dokumen APBN KiTa.
Purbaya menjelaskan, pemenuhan kebutuhan pembiayaan tetap berjalan sesuai rencana dengan mengedepankan pengelolaan kas dan utang secara aktif.
“Pemenuhan pembiayaan utang berjalan on-track melalui langkah antisipatif dan active cash & debt management untuk menjaga ketersediaan kas Pemerintah yang memadai dan SAL yang tetap kuat,” tulisnya.
Selain itu, pemerintah menegaskan strategi pembiayaan tetap diarahkan untuk menjaga efisiensi biaya pinjaman sekaligus mengendalikan risiko.
“Pemenuhan target pembiayaan mempertimbangkan cost of fund yang efisien dan risiko yang termitigasi serta tata kelola yang baik dan terjaganya indikator utang pada level yang aman,” ujar Purbaya.
Di sisi lain, pemerintah menilai pasar SBN domestik masih tetap solid di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Dalam APBN KiTa disebutkan pergerakan yield SBN relatif stabil, sementara selisih imbal hasil (yield spread) terhadap US Treasury masih lebih rendah dibandingkan sejumlah negara berkembang lain.
Pemerintah juga mencatat minat investor terhadap lelang SBN tetap kuat. Rasio bid to cover mencapai rata-rata 1,8 kali untuk lelang Surat Utang Negara (SUN) dan 2,5 kali untuk lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Untuk memperluas sumber pembiayaan, pemerintah menargetkan penerbitan Panda Bond senilai USD 1 miliar atau setara sekitar CNY 7 miliar. Dokumen APBN KiTa menyebut rencana penerbitan atau pricing dijadwalkan pada 23 Juli 2026, bergantung pada kondisi pasar.
Dalam dokumen tersebut juga disebutkan lembaga pemeringkat China Lianhe Credit Rating Co., Ltd. memberikan peringkat AAA/Stable, yang merupakan level tertinggi. Penilaian itu didasarkan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai tetap kuat, fundamental ekonomi yang solid, utang luar negeri yang relatif rendah, serta rasio utang pemerintah yang prudent di kisaran 40 persen terhadap PDB.
