jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi hasil survei teranyar Saiful Mujani Research and Consuting atau SMRC yang mencatat penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dari survei terhadap 749 responden yang dilakukan pada 5-19 Juli 2026 itu terungkap tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo di angka 51 persen.
BACA JUGA: Peringati 30 Tahun Kudatuli, Hasto Bicara Kekuatan Rakyat Jaga Kepemimpinan Megawati
Angka itu turun cukup signifikan dibandingkan survei SMRC pada November 2025 yang mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo masih di angka 81,2 persen, lalu anjlok menjadi 66,4 persen pada Maret 2026.
"Kalau kita melihat data, kelas menengah itu juga mengalami penurunan," kata Hasto menjawab pertanyaan awak media di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Minggu (26/7).
BACA JUGA: Pernyataan Prabowo Soal Londo Ireng Bisa Berujung Kemunduran Demokrasi
Peraih gelar doktor ilmu politik dari Universitas Pertahanan itu lantas merujuk pada peringatan yang pernah disampaikan mantan Menteri Keuangan M Chatib Basri mengenai Chilean Paradox, yakni fenomena di Cile pada 2019 saat kondisi makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi negara di Amerika Latin tersebut tampak kuat, tetapi tidak terjadi pemerataan kesejahteraan yang membuat kelas menengah marah.
"Penurunan kelas menengah yang hidup miskin itu kemudian sangat berbahaya," kata Hasto.
BACA JUGA: Chatib Basri Ingatkan Prabowo Soal Risiko Kenaikan Harga karena Rupiah Melemah
Oleh karena itu, Hasto menyarankan agar pemerintah bisa menindaklanjuti keluhan rakyat, termasuk kelas menengah, demi menekan gejolak. Menurut dia, ada risiko serius jika kelas menengah terabaikan.
"Kekritisan mereka kalau tidak direspons dengan kebijakan yang tepat bisa menciptakan risiko-risiko sosial dan politik. Kami tidak menginginkan itu," imbuhnya.
Selain itu, Hasto juga mengajak semua pihak bekerja keras untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan politik demi mencegah gejolak.
Politikus asal Yogyakarta itu beralasan persoalan yang dihadapi bangsa tidak bisa dituntaskan oleh satu pihak saja.
"Mari sebaiknya semua bekerja keras untuk bangsa dan negara, di dalam pemerintah maupun yang di luar pemerintah, semua melihat persoalan politik, ekonomi, persoalan sektoral ini memerlukan suatu tindakan yang sangat cepat dan itu memerlukan kesatupaduan kita bersama," kata dia.(ast/jpnn.com)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hasto PDIP Mengkhawatirkan Kebijakan Fiskal, Gali Lubang Tutup Lubang
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
