HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar mengejar target administrasi atau tingginya serapan anggaran.
Penegasan tersebut disampaikan Munafri, yang akrab disapa Appi, saat membuka Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mendukung Pencapaian Program Prioritas Pemerintah Kota Makassar. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) itu berlangsung di Hotel Gammara, Sabtu (25/7/2026), dengan menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, sebagai narasumber.
Dalam sambutannya, Appi menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar dokumen yang memuat angka-angka pendapatan dan belanja, melainkan instrumen pembangunan yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“APBD bukan sekadar melihat angka-angka belanja yang diatur dari pendapatan, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Appi, seluruh tahapan pengelolaan APBD, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program, harus menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat. Keberhasilan pembangunan, katanya, harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan warga, termasuk melalui penurunan angka kemiskinan.
“Kalau hari ini angka kemiskinan masih pada posisi tertentu, maka tahun depan harus lebih baik. Pemerintah hadir untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Appi juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengubah paradigma dalam menyusun program dan anggaran. Belanja pemerintah, menurutnya, tidak boleh lagi didominasi untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi, tetapi harus diarahkan pada program-program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain itu, ia mendorong setiap perangkat daerah memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, keterbatasan APBD dapat diatasi melalui kerja sama dengan sektor swasta serta mendorong investasi, sehingga pembiayaan pembangunan tidak semata bergantung pada anggaran pemerintah.
“Banyak pola kerja sama yang bisa dilakukan. Kita tidak boleh hanya bergantung pada APBD, tetapi harus membuka ruang kolaborasi agar program-program prioritas tetap dapat berjalan optimal,” ungkapnya.
Melalui forum tersebut, Appi berharap seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar memiliki pemahaman yang sama terhadap kebijakan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mengadopsi praktik-praktik terbaik yang dapat diterapkan di Kota Makassar.
Ia juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan berdiskusi dengan Agus Fatoni untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (*)
