jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berharap pemerintah menuntaskan pengusutan kasus kerusuhan 27 Juli 1996 atau peristiwa Kudatuli dan berbagai kasus pelanggaran HAM berat lain.
Hal demikian dikatakan Hasto dalam peringatan 30 Tahun Kudatuli di kantor partainya, Jakarta, Minggu (26/7).
BACA JUGA: Ghost In The Cell Singgung Karakter Prakarsa Kitabuming, Hasto PDIP: Sangat Simbolis
"Dari peringatan 30 tahun Kudatuli ini kita menyerukan, yang pertama, tuntaskan kasus 27 Juli 1996 beserta pelanggaran HAM berat lainnya. Setuju," kata dia, Minggu.
Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menyarankan pemerintah menggelar sidang koneksitas demi menuntaskan kasus Kudatuli.
BACA JUGA: Dadan Cs Terjerat Kasus MBG, Hasto PDIP Singgung Pencegahan Korupsi oleh Kejagung dan KPK
"Gelar penyelidikan yustisial dan pengadilan koneksitas harus digelar kembali," lanjut Hasto.
Dosen Universitas Bung Karno (UBK) itu mengatakan negara memiliki utang sejarah untuk menjawab dalang di balik penyerbuan kantor PDI pada 1996.
BACA JUGA: Hasto PDIP Mengkhawatirkan Kebijakan Fiskal, Gali Lubang Tutup Lubang
"Siapa yang merancang pembunuhan demokrasi tersebut? Ke mana korban yang hilang dan siapa yang bertanggung jawab? Sepahit apa pun kejadian masa lalu negara harus menjawabnya," ujar Hasto.
Hasto juga mengutip pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut tuntutan menuntaskan kasus Kudatuli tidak didasari rasa dendam.
Menurut dia, tuntutan penuntasan murni sebagai kewajiban moral sebuah negara yang berlandaskan Pancasila.
"Luka Kudatuli ini bukanlah luka PDI, ini luka Republik Indonesia bersama dengan seluruh luka akibat kekuasaan yang menindas di masa lalu dan kita belajar dari sejarah agar ini tidak boleh terjadi kembali saudara-saudara sekalian," pungkasnya. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Bakal Keliling Indonesia, Hasto PDIP: Turun ke Bawah Bukan Persoalan Elektoral
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Aristo Setiawan
