Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak seluruh elemen umat Islam dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk bersinergi dan mendukung penuh pelaksanaan program-program prioritas nasional yang digagas oleh pemerintah.
Menutup rangkaian Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-8 sekaligus peringatan Milad ke-51 MUI di Jakarta, Minggu malam, Menag menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan para pemimpin umat beragama sangat krusial.
Ia meyakinkan bahwa berbagai program prioritas dan kebijakan pro-rakyat yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada dasarnya bermuara pada kesejahteraan umat Islam itu sendiri sebagai kelompok mayoritas di Indonesia.
"Kita perlu bersinergi dan mendukung komitmen Presiden Prabowo untuk memberikan keberpihakan penuh terhadap implementasi Pasal 33 UUD 1945. Jika kebijakan ini dijalankan, yang akan menjadi penikmat utamanya adalah umat Islam," kata Nasaruddin.
Menag merincikan sejumlah program strategis nasional yang patut dikawal bersama. Program tersebut meliputi kebijakan hilirisasi industri, akses sekolah gratis bagi rakyat, perluasan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk kelompok masyarakat kurang mampu, hingga pembangunan ribuan unit rumah dan perkampungan nelayan.
Ia juga menyoroti komitmen pemerintah dalam meredistribusi lahan-lahan luas yang selama ini kosong dan terbengkalai untuk dikembalikan pengelolaannya kepada masyarakat luas. Menurut dia, rentetan kebijakan afirmatif tersebut sudah sepatutnya menumbuhkan rasa optimisme di kalangan umat.
"Siapa yang paling banyak menikmati hilirisasi? Siapa yang akan menjadi penikmat sekolah rakyat yang serba gratis dan beasiswa bagi anak-anak yang tidak punya kemampuan? Tentu umat kita. Karena itu, saya mengimbau mari kita berikan dukungan penuh terhadap kebijakan-kebijakan seperti ini," ujarnya menegaskan.
Selain program kesejahteraan, Menag menekankan bahwa visi pemerintah juga sangat selaras dengan keprihatinan para ulama dalam menjaga moral bangsa. Hal ini dibuktikan melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 terkait kebijakan umum pertahanan negara yang secara eksplisit menargetkan pemberantasan ancaman non-militer.
Ancaman non-militer yang kini tengah diperangi oleh pemerintah, lanjut Menag, meliputi penyebaran paham ateisme, lunturnya rasa nasionalisme, maraknya praktik judi daring (online), hingga penyebaran budaya dan perilaku penyimpangan LGBT.
Di luar dukungan terhadap program pemerintah, Nasaruddin turut mengajak MUI untuk mencari pendekatan non-ekonomi guna mendongkrak pangsa pasar (market share) keuangan dan perbankan syariah nasional. Ia menyayangkan fakta bahwa dari sekitar 240 juta penduduk Muslim di Indonesia, pangsa pasar perbankan syariah masih tertahan dan berputar di bawah angka 10 persen.
Sebagai penutup, Menag meminta agar seluruh hasil rekomendasi dan rumusan KUII ke-8 segera diserahkan secara resmi kepada Kementerian Agama. Ia berjanji akan mengintegrasikan gagasan-gagasan bernas dari para ulama tersebut ke dalam program kerja konkret pemerintah guna mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai pusat kejayaan peradaban Islam dunia.
Baca juga: MUI tegaskan tolak genosida dan tetap berdiri bersama Palestina
Baca juga: MUI serukan persatuan umat untuk wujudkan kemajuan Indonesia
Baca juga: Tutup KUII VIII, Wantim MUI minta rekomendasi dikawal ketat
Menutup rangkaian Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-8 sekaligus peringatan Milad ke-51 MUI di Jakarta, Minggu malam, Menag menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan para pemimpin umat beragama sangat krusial.
Ia meyakinkan bahwa berbagai program prioritas dan kebijakan pro-rakyat yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada dasarnya bermuara pada kesejahteraan umat Islam itu sendiri sebagai kelompok mayoritas di Indonesia.
"Kita perlu bersinergi dan mendukung komitmen Presiden Prabowo untuk memberikan keberpihakan penuh terhadap implementasi Pasal 33 UUD 1945. Jika kebijakan ini dijalankan, yang akan menjadi penikmat utamanya adalah umat Islam," kata Nasaruddin.
Menag merincikan sejumlah program strategis nasional yang patut dikawal bersama. Program tersebut meliputi kebijakan hilirisasi industri, akses sekolah gratis bagi rakyat, perluasan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk kelompok masyarakat kurang mampu, hingga pembangunan ribuan unit rumah dan perkampungan nelayan.
Ia juga menyoroti komitmen pemerintah dalam meredistribusi lahan-lahan luas yang selama ini kosong dan terbengkalai untuk dikembalikan pengelolaannya kepada masyarakat luas. Menurut dia, rentetan kebijakan afirmatif tersebut sudah sepatutnya menumbuhkan rasa optimisme di kalangan umat.
"Siapa yang paling banyak menikmati hilirisasi? Siapa yang akan menjadi penikmat sekolah rakyat yang serba gratis dan beasiswa bagi anak-anak yang tidak punya kemampuan? Tentu umat kita. Karena itu, saya mengimbau mari kita berikan dukungan penuh terhadap kebijakan-kebijakan seperti ini," ujarnya menegaskan.
Selain program kesejahteraan, Menag menekankan bahwa visi pemerintah juga sangat selaras dengan keprihatinan para ulama dalam menjaga moral bangsa. Hal ini dibuktikan melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 terkait kebijakan umum pertahanan negara yang secara eksplisit menargetkan pemberantasan ancaman non-militer.
Ancaman non-militer yang kini tengah diperangi oleh pemerintah, lanjut Menag, meliputi penyebaran paham ateisme, lunturnya rasa nasionalisme, maraknya praktik judi daring (online), hingga penyebaran budaya dan perilaku penyimpangan LGBT.
Di luar dukungan terhadap program pemerintah, Nasaruddin turut mengajak MUI untuk mencari pendekatan non-ekonomi guna mendongkrak pangsa pasar (market share) keuangan dan perbankan syariah nasional. Ia menyayangkan fakta bahwa dari sekitar 240 juta penduduk Muslim di Indonesia, pangsa pasar perbankan syariah masih tertahan dan berputar di bawah angka 10 persen.
Sebagai penutup, Menag meminta agar seluruh hasil rekomendasi dan rumusan KUII ke-8 segera diserahkan secara resmi kepada Kementerian Agama. Ia berjanji akan mengintegrasikan gagasan-gagasan bernas dari para ulama tersebut ke dalam program kerja konkret pemerintah guna mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai pusat kejayaan peradaban Islam dunia.
Baca juga: MUI tegaskan tolak genosida dan tetap berdiri bersama Palestina
Baca juga: MUI serukan persatuan umat untuk wujudkan kemajuan Indonesia
Baca juga: Tutup KUII VIII, Wantim MUI minta rekomendasi dikawal ketat
