REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- "Dalam hidup kita, cuma satu yang kita punya, yaitu keberanian. Kalau tidak punya itu, lantas apa harga hidup kita ini?" — Pramoedya Ananta Toer
Sabtu kelabu itu tidak akan pernah terhapus dari memori kolektif bangsa Indonesia. Tanggal 27 Juli 1996, embun pagi di Jakarta belum sepenuhnya menguap ketika aspal di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat, berubah menjadi saksi bisu kebrutalan sebuah rezim.
Baca Juga
3 Analisis Ungkap Bagaimana Perang dengan Iran Ubah Perhitungan Kekuatan Amerika Serikat?
Rahasia di Balik Kesuksesan Rudal Murah Iran Terobos Pertahanan Udara Pangkalan Militer AS
Simak, Ini 7 Keutamaan Penduduk Yaman yang Diungkap Rasulullah SAW
Tragedi yang kemudian dikenal dengan akronim Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli) bukan sekadar insiden perebutan kantor partai politik.
Lebih dari itu, ia adalah episentrum perlawanan sipil terhadap hegemoni Orde Baru, sebuah letupan epik yang mengoyak tirai ketakutan rakyat, dan menjadi lonceng kematian bagi kediktatoran yang telah berkuasa selama tiga dekade.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Kudatuli adalah epik tentang harga mahal sebuah demokrasi. Darah yang tumpah hari itu menyirami benih-benih Reformasi yang kelak mekar dua tahun kemudian.
Namun, pertanyaannya hari ini: setelah lebih dari dua dekade berlalu, apakah kita telah benar-benar belajar dari sejarah, atau kita sedang menari di atas nisan para martir demokrasi dengan mengulangi kesalahan yang sama?
Akar sejarah
Untuk memahami Kudatuli, kita harus menarik mundur jarum jam ke belakang. Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto merancang sistem politik yang dikontrol ketat.
Fusi partai politik tahun 1973 memaksa partai-partai beraliran nasionalis dan Kristen melebur ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
