Oleh: Entang Sastraatmadja, Anggota Dewan Pakar DPN HKTI
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pangan beda dengan beras dan beras bukan pangan. Menurut UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pangan diartikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
Lalu apa yang disebut dengan beras ? Beras adalah biji padi yang sudah dipisahkan dari sekamnya. Beras merupakan makanan pokok utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dan banyak negara Asia lainnya.
Proses pengolahan padi menjadi beras melibatkan beberapa tahap, yaitu pengeringan, penggilingan, dan pemisahan sekam dari biji padi. Beras dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan, seperti nasi, bubur, dan lain-lain.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Beras dan pangan memiliki hubungan sangat erat. Beras merupakan salah satu jenis pangan paling penting dan menjadi makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dan banyak negara Asia lainnya.
Dalam konteks ketahanan pangan, beras sering dianggap sebagai simbol pangan karena perannya yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan gizi dan energi masyarakat. Karena itu, ketersediaan beras yang cukup dan stabil sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, beras termasuk dalam kategori pangan pokok, yaitu pangan yang menjadi kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama.
Sedangkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, beras telah ditetapkan sebagai komoditas politik dan strategis. Beras inilah yang mampu menyambung nyawa sebagian besar rakyat Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih, telah menetapkan berbagai kebijakan, yang dijadikan prioritas dalam menjakankan pememerintahannya. Salah satunya pencapaian swasembada pangan.
Pemerintahan Presiden Prabowo optimistis, target pencapaian swasembada pangan dapat diraih dalam kurun waktu yang sesegera mungkin, asalkan segenap anak bangsa mampu bekerja keras dan cerdas.
Swasembada pangan sering diartikan kemampuan suatu negara memenuhi kebutuhan pangan pokoknya sendiri tanpa bergantung pada impor dari negara lain. Ini berarti negara tersebut dapat memproduksi pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, sehingga tidak perlu mengandalkan pasokan dari luar negeri.
Dalam konteks Indonesia, swasembada pangan sering dikaitkan dengan swasembada beras, yaitu kemampuan Indonesia untuk memproduksi beras yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya tanpa perlu impor beras dari negara lain.
Pemikiran bahwa swasembada beras sama dengan swasembada pangan muncul karena beras merupakan makanan pokok utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Maka, ketersediaan beras yang cukup sering dianggap indikator ketahanan pangan nasional.
Namun, seperti yang kerap kali diingatkan para pakar, swasembada beras tidak sama dengan swasembada pangan.
Swasembada pangan memiliki cakupan lebih luas, yaitu kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara keseluruhan, termasuk kebutuhan akan protein, vitamin, dan mineral.
Beras hanya salah satu jenis pangan, dan ada banyak jenis pangan lain yang juga penting untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Karena itu, swasembada beras hanya salah satu aspek dari swasembada pangan, dan tidak dapat dianggap indikator tunggal ketahanan pangan nasional.
Pemikiran ini mungkin muncul karena historis dan budaya, di mana beras telah menjadi makanan pokok utama di Indonesia selama berabad-abad, sehingga ketersediaan beras sering dianggap sebagai prioritas utama dalam kebijakan pangan nasional.
Tepat 31 Desember 2025 pukul 00.00, Presiden Prabowo menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada beras.
Walau saat awal Pemerintahan Presiden Prabowo memberi target selama 4 tahun untuk mewujudkan swasembada pangan, tapi baru satu tahun berjalan Tim Pangan Pemerintahan Presiden Pangan telah mampu meraih swasembada beras.
Keberhasilan newujudkan swasembada beras di penghujung tahun 2025, jelas merupakan prestasi membanggakan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana strategi dan kebijakan pemerintah untuk meraih swasembada-swasembada komoditas pangan lain seperti jagung, kedele, daging saki, bawang putih, gula dan lain sejenisnya.
Seiring dengan itu, pemerintah pun dimintakan untuk tidak melupakan komoditas beras yang telah mencapai swasembada.
Pemerintah perlu memiliki tekad kuat bahwa swasembada beras 2025, mesti berbeda dengan swasembada-swasembada beras sebelumnya. Swasembada beras 2025, haruslah bersifat swasembada beras berkelanjutan, tidak lagi hanya srkedar swasrmbada beras "on trend".
Untuk itu ada beberapa strategi dan langkah yang dapat ditempuh, antara lain:
-Intensifikasi pertanian dengan meningkatkan produktivitas pertanian menggunakan benih unggul, pemupukan yang tepat, dan irigasi yang memadai.
-Ekstensifikasi lahan dengan mencetak sawah baru dan mengoptimalkan lahan yang ada untuk meningkatkan produksi beras.
-Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dengan meningkatkan frekuensi tanam padi di lahan yang sama untuk meningkatkan produksi.
-Penggunaan teknologi pertanian modern, seperti drone dan sistem irigasi otomatis, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
-Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dengan meningkatkan cadangan beras pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan.
-Peningkatan kesejahteraan petani dengan memberikan akses ke kredit, teknologi, dan pasar.
-Kolaborasi dengan sektor swasta. Artinya, bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk meningkatkan produksi dan distribusi beras.
Dengan strategi-strategi ini, pemerintah dimintakan dapat meningkatkan produksi beras, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mewujudkan swasembada beras berkelanjutan.
