Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) tidak merumahkan atau menahan gaji ASN meskipun APBD seret. Dia meminta pemda mengupayakan berbagai hal untuk menambah anggaran.
Tito menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hari ini, Senin (27/7) untuk membahas anggaran rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera, pencairan Dana Bagi Hasil (DBH), dan potensi kenaikan Transfer ke Daerah (TKD).
"Kita juga sudah sampaikan juga kepada Pak Menteri Keuangan, ada beberapa daerah terutama yang paling urgent adalah masalah belanja pegawai. Saya sudah menyampaikan penyataan bahwa tidak boleh ada opsi untuk merumahkan atau tidak membayar pegawainya," tegasnya kepada awak media di kantor Kemenkeu.
Di tengah keterbatasan anggaran imbas pemangkasan TKD, Tito meminta pemda melakukan efisiensi terlebih dahulu, misalnya menurunkan belanja operasional untuk menutupi kekurangan belanja pegawai. Selain itu, dia juga mengimbau Purbaya segera mengirimkan Dana Bagi Hasil (DBH).
"Ada juga mereka menyarankan DBH mereka yang belum dibayarkan oleh Menteri Keuangan, itu yang kita mohon juga kepada Menteri Keuangan, selain mereka melakukan efisiensi, DBH-nya juga bisa dibayarkan sehingga bisa menutupi belanja pegawai," tutur Tito.
Namun untuk sementara ini, Tito mengimbau pemda selain melakukan efisiensi juga dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Misalnya Pekanbaru dapat menaikkan penerimaannya dari Rp 800 miliar menjadi Rp 1,2 triliun pada tahun 2025 dengan mempermudah birokrasi pembayaran pajak dan retribusi.
Tito mengakui ada beberapa daerah yang kesulitan menaikkan PAD dan belum menerima transfer DBH dari Kemenkeu. Untuk kasus seperti itu, dia membuka peluang daerah tersebut menerima top up atau kenaikan TKD.
"Yang betul-betul PAD-nya berat, efisiensi sudah dilakukan, dan kemudian DBH-nya juga enggak cukup atau tidak ada. Nah, ini yang dibantu dengan top-up. Itu yang kami bicarakan tadi," ungkapnya.
Kendati demikian, dia enggan menyebutkan daerah mana saja yang berpeluang mendapatkan tambahan TKD. Pasalnya, koordinasi masih dilakukan antara Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu.
"Kami sekarang melakukan rekonsiliasi dulu antara Kemendagri yang punya data dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Nanti rekonsiliasi data yang ada di dalam sistem datanya dan lapangan, karena Dirjen Kemenkeu memiliki juga jejaring di daerah, nanti akan melakukan rekonsiliasi daerah-daerah mana saja yang betul-betul perlu dibantu," jelas Tito.
Rekonsiliasi data tersebut, kata Tito, diharapkan dapat rampung dalam sepekan ke depan. Sejauh ini, dia juga belum bisa menjelaskan berapa besar nilai atau presentase kenaikan TKD untuk daerah dengan anggaran yang seret tersebut.
"Secepat mungkin. Kita enggak mau memberikan harapan kemudian langsung main top-up gitu aja. Nanti daerahnya nggak mau melakukan efisiensi. Mudah-mudahan seminggu lah," tandas Tito.
Potong DBH hingga 69,5 PersenSebelumnya, Purbaya memotong DBH untuk daerah hingga 69,5 persen dalam APBN 2026. Langkah itu untuk mengendalikan defisit APBN di bawah 3 persen, maka ada yang harus dikorbankan salah satunya transfer ke daerah (TKD) termasuk DBH.
Meski begitu, Purbaya mengaku bersalah dan akan membayar DBH secara bertahap mulai Juli 2026. Hal ini seiring dengan penurunan harga minyak mentah global.
"Saya tetap merasa berdosa ke daerah. Jadi saya minta Pak Dirjen sudah menghitung pembayaran secara bertahap. Jadi kalau nanti misalnya APBN-nya agak terselamatkan dengan harga minyak yang dunia agak turun, kan ada sisa," ungkap Purbaya.
Selain itu, Purbaya juga berjanji akan meningkatkan TKD seiring dengan melandainya harga minyak mentah dan tumbuhnya penerimaan pajak hingga 22,1 persen dari tahun lalu, serta pengembalian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), tidak hanya untuk daerah yang terdampak bencana Sumatera, namun untuk seluruh daerah.
